SerambiIndonesia/

Fraksi PA Boikot Pelantikan Abusyik

Anggota DPRK Pidie dari Fraksi Partai Aceh (F-PA) berjumlah 23 orang sepakat memboikot atau tidak hadir

Fraksi PA Boikot Pelantikan Abusyik
Ketua Fraksi Partai Aceh (F-PA) DPRK Pidie, Jailani HM Yacob (kiri) bersama Sekretaris, Elidawati (kanan), memperlihatkan surat keputusan hasil rapat fraksi untuk memboikot pelantikan bupati/wakil bupati terpilih. Hal itu disampaikan dalam konfrensi pers Sabtu (15/7) di kantor DPW PA Pidie. 

SIGLI - Anggota DPRK Pidie dari Fraksi Partai Aceh (F-PA) berjumlah 23 orang sepakat memboikot atau tidak hadir dalam acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pidie terpilih, Roni Ahmad (Abusyik) dan Fadhlullah TM Daud ST, pada rapat Paripurna Istimewa DPRK, Senin (17/7).

Ke-23 anggota DPRK Fraksi PA itu adalah. Jailani HM Yacob, Isfandiari, Elidawati, Anwar Husien SPDI MAP, Muhammad AR SPdI, Usman Yusuf, Antarudddin, M Jafar, Muzakkir, Munahasyah, Mahfuddin Ismail MAP, Rosmini, Samsul Bahri AW, Iskandar Daud, Iskandar, M Ali, Muhmmad, Abdullah, Husaini, Zainal Abidin, Abdurahman, Anwar Sastra Putra, dan Afrian.

“Sesuai dengan hasil rapat fraksi (F-PA) bahwa kami berkomitmen untuk tidak hadir atau memboikot dalam hajatan agenda pelantikan bupati/wakil bupati terpilih, Roni Ahmad /Fadhlullah TM Daud ST pada rapat Paripurna Istimewa DPRK setempat pada Senin (17/7),” sebut ketua F-PA Pidie, Jailani HM Yacob bersama Sekretris F-PA, Elidawati, kepada Serambi, dalam Konferesi Pers di kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PA Pidie, Sabtu (15/7) malam.

Boikot tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti surat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) tentang penundaan sidang paripurna istimewa pengambilan sumpah/pelantikan yang ditujukan kepada pimpinan DPRK Pidie. Surat tersebut ditandatangani Ketua YARA, Safaruddin SH sebagai kuasa hukum Sarjani Abdullah-M Iriawan SE tertanggal 12 Juli 2017.

Pemboikotan ini juga didasari atas upaya YARA yang sedang melakukan proses hukum terhadap surat keabsahan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) saudara Roni Ahmad oleh kepala sekolah MIN Gampong Aree yang dianggap melawan hukum di Pengadilan Negeri Sigli, Pidie, dengan nomor registrasi 7/PDT.G/2017/PN-Sgi tanggal 10 Juli 2017.

Selain itu, terang Jailani, kuasa hukum Sarjani Abdullah dan M Iriawan SE juga telah melaporkan secara pidana ke Polisi Daerah (Polda) Aceh dengan nomor laporan Polisi BL/80/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017.

Pihak kuasa hukum juga telah mengajukan surat kepada Menteri Dalam Negeri agar membatalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-3209 tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati Pidie periode 2017-2022 ke PTUN Jakarta yang telah diregistrasi dengan Nomor Perkara: 139/G/2017/PTUN.JKT tanggal 12 Juli 2017.

“Berdasarkan perihal tersebut, kami F-PA DPRK Pidie telah mengadakan rapat pada 14 Juli dan mengambil keputusan meminta agar pimpinan DPRK untuk melaksanakan rapat musyawarah atas surat YARA perihal penundaan sidang paripurna istimewa pengambiln sumpah/pelantikan,” jelasnya.

Selain itu, F-PA juga meminta pimpinan DPRK agar menunda sidang paripurna istimewa dengan agenda pengambilan sumpah dan pelantikan bupati/wakil bupati pidie terpilih periode 2017-2022 sambil menunggu kejelasan kekuatan hukum tetap dari pengadilan.

“Kami (F-PA) dengan ini mengambil sikap untuk tidak hadir mengikuti sidang paripurna tersebut,” tegas Jailani HM Yacob yang akrab disapa Atok ini.

Sementara Ketua DPRK Pidie, Muhammad AR SPdi telah menandatangi surat undangan pengambilan sumpah bupati dan wakil bupati terpilih periode 2017-2022 di Kantor DPRK. Dalam undangan ditulis pelantikan dilaksanakan, Senin (17/7) pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Sementara itu, Penasehat Hukum Abusyik, Muzakar SHi, yang dihubungi tadi malam, mengatakan, aksi baikot yang akan dilakukan saat acara pelantikan nanti menunjukkan bahwa Fraksi PA tidak mengerti hukum. Sebab, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pelantikan bupati dan wakil bupati wajib dilakukan.

Menurutnya, tidak ada alasan untuk tidak melantik bupati dan wakil bupati terpilih. Apalagi SK penetapan Roni Ahmad sebagai Bupati Pidie dan Fadhlullah TM Daud Wakil Bupati Pidie telah turun dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). “Jadi tidak alasan menunda pelantikan. Gubernur melantik bupati dan wakil bupati atas nama Presiden,” ucapnya.

Jika pun pasangan bupati divonis bersalah secara hukum dan meninggal dunia, Muzakar menambahkan, pelantikan tetap harus dilakukan, apalagi yang masih dalam gugatan.

“Saya menilai boikot tersebut ada upaya untuk menggagalkan pelantikan Abusyik. Fraksi PA ingin membuat suasana gaduh. Silahkan mereka memboikot pelantikan, dan pelantikan itu tetap dilaksanakan,” pungkas Muzakar. (naz/c43)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help