SerambiIndonesia/

Kas Aceh Utara Krisis

Kas Pemkab Aceh Utara pada Juli ini dilaporkan kosong (mereka menyebut krisis) sehingga gaji ke-13 untuk 10.300

Kas Aceh Utara Krisis
LIPUTAN6

* 10.300 PNS belum Terima Gaji 13

LHOKSUKON - Kas Pemkab Aceh Utara pada Juli ini dilaporkan kosong (mereka menyebut krisis) sehingga gaji ke-13 untuk 10.300 lebih PNS-nya sebesar Rp 40,8 miliar belum bisa dibayar.

Informasi kas Aceh Utara sedang krisis diperoleh Serambi ketika mengonfirmasi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKD) Aceh Utara, M Nasir MSi terkait keluhan PNS di Aceh Utara karena gaji ke-13 tak kunjung dibayar.

PNS asal Kecamatan Tanah Jambo Aye, Khaidir kepada Serambi menyebutkan, mereka sangat membutuhkan gaji ke-13 untuk kebutuhan sekolah anak, apalagi sudah memasuki tahun pelajaran baru. “Uang yang bersumber dari gaji ke-13 itu sangat bermanfaat bagi PNS untuk pendidikan anak-anak,” kata Khaidir dibenarkan rekan-rekannya.

PNS lainnya mengaku, mayoritas pegawai terikat cicilan kredit di bank sehingga gaji pokok tiap bulan dipotong. “Gaji ke-13 menjadi salah satu harapan untuk kebutuhan pendidikan anak setiap tahun pelajaran baru,” ujar seorang PNS lainnya di Aceh Utara.

Kepala BPKD Aceh Utara, M Nasir mengatakan kas sedang krisis tapi tidak kosong. Artinya uang ada tapi tidak mencukupi membayar gaji ke-13 PNS yang mencapai Rp 40,8 miliar untuk 10.300 lebih PNS.

Pembayaran gaji tersebut, kata Nasir harus menunggu transfer dana bagi hasil pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu pembayaran gaji ke-13 tidak mesti dibayar Juli, tapi dapat juga dibayarkan pada bulan berikutnya. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), karena pemerintah pusat juga mengetahui kondisi keuangan di daerah.

Disebutkan, pada Juni lalu, Pemkab Aceh Utara sudah membayarkan gaji bulan tersebut dan juga gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR), sehingga dana di kas krisis.

Sebelumnya, kata Nasir pihaknya juga membayar dana sertifikasi guru mencapai Rp 43 miliar, lalu pembayaran dana terhadap pihak ketiga (rekanan) terhadap pekerjaan tahun lalu yang sudah selesai.

Jadi, lanjut Nasir, Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat bukan hanya untuk pembayaran gaji saja, tapi juga untuk rutin lainnya, sehingga dengan dana DAU yang Rp 60 miliar/bulan tak mungkin bisa mencukupi pembayaran gaji ke-13 bulan ini, karena ada kebutuhan lain.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help