SerambiIndonesia/

Pelantikan Bupati Pidie tak Terhambat Proses Hukum

Direktur Otonomi Khusus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs Safrizal ZA MSi, menyatakan proses politik

Pelantikan Bupati Pidie tak Terhambat Proses Hukum

JAKARTA - Direktur Otonomi Khusus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs Safrizal ZA MSi, menyatakan proses politik dan administrasi pelantikan kepala daerah tidak harus terhambat karena proses hukum.

Hal itu disampaikan Safrizal menjawab Serambi di Jakarta, Minggu (16/7), mengenai adanya gugatan terhadap keabsahan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bupati Pidie terpilih, Roni Ahmad oleh Kepala MIN Gampong Aree yang dianggap melawan hukum di Pengadilan Negeri Sigli, Pidie, dengan nomor registrasi 7/PDT.G/2017/PN-Sgi tanggal 10 Juli 2017.

Gugatan itu diajukan oleh Safaruddin SH dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA). Selain itu, Safaruddin yang juga kuasa hukum Sarjani Abdullah dan M Iriawan SE (rival Roni Ahmad-Fadhullah TM Daud dalam Pilkada 2017) telah melaporkan persoalan itu secara pidana ke Polisi Daerah (Polda) Aceh dengan nomor laporan polisi BL/80/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017.

Direktur Otonomi Khusus Kemendagri, Safrizal ZA menyatakan, antara proses politik dan proses administrasi berjalan simultan. “Apabila setelah dilantik kemudian yang bersangkutan inkracht bersalah, maka kepala daerah yang sudah dilantik akan diberhentikan,” ujar Safrizal.

Pasangan Roni Ahmad alias Abusyik dan Fadhlullah TM Daud ST, dijadwalkan dilantik pagi (17/7) ini masing-masing sebagai Bupati Pidie dan Wakil Bupati Pidie periode 2017-2022. Dijadwalkan, pelantikan dilakukan dalam Rapat Istimewa DPRK Pidie oleh Gubernur Aceh, drh Irwandi Yusuf MSc.

Menyusul adanya gugatan YARA tersebut, sejumlah 23 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dari Fraksi Partai Aceh (FPA) menyatakan akan memboikot pelantikan pagi ini.

Ke-23 anggota DPRK dari F-PA tersebut adalah Jailani HM Yacob, Isfandiari, Elidawati, Anwar Husien SPdI MAP, Muhammad AR SPdI, Usman Yusuf, Antarudddin, M Jafar, Muzakkir, Munahasyah, Mahfuddin Ismail MAP, Rosmini, Samsul Bahri AW, Iskandar Daud, Iskandar, M Ali, Muhmmad, Abdullah, Husaini, Zainal Abidin, Abdurahman, Anwar Sastra Putra, dan Afrian. Disebut-sebut, sejumlah anggota DPRK lainnya dari partai nasional yang merupakan mitra koalisi PA, juga akan memboikot pelantikan Abusyik-Fadhullah TM Daud. (fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help