SerambiIndonesia/

Aceh Harus Kembangkan Perekonomian Syariah

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan sistem

Aceh Harus Kembangkan Perekonomian Syariah
Kepala OJK Aceh, Achmad Wijaya Putra memperlihatkan 'rumah budaya OJK Aceh' yang berisi tentang OJK melayani, peduli, inovatif, dan umum kepada Kepala Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad saat meninjau gedung kantor OJK Aceh yang baru diresmikan di Jalan Prof Ali Hasjmy, Pango Raya, Banda Aceh, Senin (17/7). SERAMBI/MAWADDATUL HUSNA 

* Termasuk Sektor Entertain

BANDA ACEH - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan sistem ekonomi syariah bisa menjadi lokomotif penggerak ekonomi Aceh. Selain mulai tersedianya lembaga keuangan syariah, kondisi masyarakat juga sangat mendukung. Karena itu, Aceh harus mengembangkan berbagai sektor ekonomi syariah.

Muliaman menyampaikan hal ini dalam presentasinya saat pertemuan dengan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Banda Aceh dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh di Kantor OJK Aceh, Banda Aceh, Senin (17/7). Pertemuan itu berlangsung seusai Muliaman meresmikan Kantor OJK Aceh tersebut.

“Untuk menunjang pembangunan ekonomi, Aceh harus mengembangkan sektor-sektor ekonomi dengan sistem syariah, seperti perbankan syariah, pariwisata syariah, lembaga pendidikan syariah, rumah sakit syariah, industri makanan syariah, dan entertain syariah,” kata Muliaman.

Ia menyebutkan di daerah lain, seperti Yogyakarta, Bali, Solo dan Mataram, sudah mulai mengembangkan sistem usaha dan pelayanan berbasis syariah, seperti hotel, kuliner halal, dan fashion. Bahkan, Korea dan Jepang, sudah mulai bergerak mengembangkan kuliner dan hotel halal untuk mendorong turis negara Islam berkunjung ke negara tersebut, terutama menjelang Olimpiade mendatang.

“Bandara dan pusat perbelanjaan di Jepang dan Korea sudah menyediakan musalla untuk pengunjung Muslim. Thailand sudah mengembangkan rumah sakit syariah dan penduduk Timur Tengah sudah banyak datang berobat ke Thailand, padahal sebelumnya banyak yang ke Eropa,” tambahnya.

Muliaman mengatakan, potensi pengembangan ekonomi Aceh ke depan cukup baik. Di antaranya disebabkan mulai naiknya harga berbagai komoditi pertanian dan tambang serta bergesernya pertumbuhan ekonomi ke luar Jawa. Letak geografis Aceh yang dekat dengan daratan Asia dan kawasan Timur Tengah bisa menjadi keunggulan tersendiri.

Karena itu, ia mengatakan, Aceh harus memanfaatkan semua potensi tersebut, termasuk potensi sistem ekonomi syariah. “Tiap tahun, saya lihat data, ada 100.000 orang pertambahan angkatan kerja di Aceh dan itu baru bisa diserap apabila ada pengembangan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perlu didorong investasi masuk ke Aceh. Selama ini, menurutnya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Aceh lebih banyak mengandalkan kucuran dana pemerintah. Padahal, kemampuan pemerintah untuk menyediakan dana pembangunan infrastruktur sangat terbatas. Ia menyebutkan, untuk menarik investasi, khususnya dalam pengembangan investasi yang berbasis syariah, perlu diciptakan suasana bersahabat.

Didampingi Ketua ISEI Cabang Banda Aceh, Dr Mirza Tabrani, Ketua OJK Banda Aceh Ahmad Wijaya, dan pengurus MES Aceh, T Hanansyah, Muliaman dalam presentasinya juga mengatakan dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan ekonomi syariah di Aceh dan secara umum di Indonesia sangat besar. Presiden Jokowi sudah membentuk lembaga percepatan proses pengembangan keuangan berbasis syariah, yakni Komite Keuangan Syariah.

Di samping itu, ia menyebutkan dalam waktu dekat, Indonesia akan menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah dunia dengan hadirnya World Islamic Infastructure Bank (WIIB) di Jakarta. Bank yang mendapat dukungan penuh dari Islamic Development Bank, khusus akan membiayai pembangunan infrastruktur di negara-negara Islam, terutama yang masih berkembang.

Indonesia, katanya, sangat membutuhkan dana untuk pengembangan infrastruktur. Pasalnya, hingga kini anggaran pemerintah hanya mampu membiayai 30 persen dari total biaya dibutuhkan. “Selebihnya, diharapkan dari swasta dan bank pengembangan infrastruktur tadi,” demikian Muliaman. (din)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help