SerambiIndonesia/

Salam

Aceh Utara tak Disiplin Mengelola Keuangan

Pakar Keuangan Daerah dari Unsyiah, Dr Syukri Abdullah menyatakan, salah satu penyebab krisis

Aceh Utara tak Disiplin Mengelola Keuangan
LIPUTAN6
Ilustrasi 

Pakar Keuangan Daerah dari Unsyiah, Dr Syukri Abdullah menyatakan, salah satu penyebab krisis keuangan di suatu daerah karena kebijakan keliru yang diambil pimpinan daerah. “Kekeliruan dan kesalahan itu antara lain mengambil dan membelanjakan pos belanja rutin pegawai untuk pos anggaran nonrutin. Contohnya, menggunakan pos dana gaji PNS untuk membayar suatu kegiatan dan proyek, yang sumber anggarannya belum tersedia atau belum masuk kas daerah,” kata Syukri.

Sebelumnya diberitakan kas Kabupaten Utara mengalami krisis sehingga gaji 13 untuk 10.300 PNS-nya sampai akhir pekan kemarin belum terbayar. Padahal, kata Syukri, gaji ke 13 dan 14 PNS, sudah dimasukkan dalam pos belanja rutin pegawai. Program gaji 13 dan 14 bukan program baru tapi sudah berjalan beberapa tahun.

Gaji 13 dan 14 PNS yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan kepada PNS untuk digunakan membiayai pendidikan anak-anak dan tunjangan hari raya (THR). Makanya, gaji 13 dibayar menjelang masuk tahun pelajaran baru.

DAU disalurkan pemerintah pusat ke kas daerah tiap bulannya 1/12 dari pagu DAU yang diberikan. Bila pagu DAU Aceh Utara Rp 884,790 miliar dibagi 12 bulan, tiap bulan kas Pemkab Aceh Utara menerima dana dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Aceh senilai Rp 73,732 miliar.

DAU bulanan penggunaannya dibagi lagi. Pertama untuk pos gaji pegawai, bayar listrik, air, telepon, belanja ATK, perjalanan dinas pegawai, dan operasional kantor.

Penjelasan pakar itu sudah cukup detail. Dan, kita menjadi yakin tentang adanya ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan di Aceh Utara. Sebab, jika keuangan daerah yang anggaran untuk masing-masing program, proyek, atau kegiatan sudah dialokasikan sejak awal, maka tidak mungkin terjadi krisis. Apalagi sampai harus “menyerobot” hak para PNS.

Ketidakdisiplinan atau kekeliruan pimpinan Pemkab Aceh Utara juga pernah heboh beberapa tahun lalu ketika sekitar Rp 200 milyar dana daerah didepositokan melalui calo hingga bermasalah dan kemudian bertahun-tahun tak bisa dicairkan menunggu proses hukum. Sejak itulah keuangan Aceh Utara terus “gali lubang tutup lubang”. Dan, krisis kali ini juga mungkin tak terlepas dari ekses kasus dana deposito Rp 200 milyar itu.

Justru itulah, kita setuju pada solusi yang ditawarkan pakar tadi untuk menyelesaikan krisis keuangan bagi Pemkab Aceh Utara. Yakni, pemerintah kabupaten tersebut harus menyusun perencanaan anggaran rutin secara tepat dengan menyesuaikan pengeluaran seperti jadwal peruntukannya.

Juga harus melakukan efisiensi dan mengefektifkan jumlah pegawai sehingga tidak membuat belanja rutin membengkak. Misalnya menambah pegawai kontrak di luar kemampuan fiskal keuangan daerah itu sangat membebani. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help