SerambiIndonesia/

Kantor OJK Aceh Diresmikan

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad meresmikan Kantor OJK Aceh di Jalan

Kantor OJK Aceh Diresmikan
Kepala OJK Aceh, Achmad Wijaya Putra memperlihatkan 'rumah budaya OJK Aceh' yang berisi tentang OJK melayani, peduli, inovatif, dan umum kepada Kepala Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad saat meninjau gedung kantor OJK Aceh yang baru diresmikan di Jalan Prof Ali Hasjmy, Pango Raya, Banda Aceh, Senin (17/7). SERAMBI/MAWADDATUL HUSNA 

BANDA ACEH - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad meresmikan Kantor OJK Aceh di Jalan Prof Ali Hasjmy, Pango Raya, Banda Aceh, Senin (17/7).

Muliaman dalam sambutannya mengajak semuanya, terutama perbankan di Aceh untuk bersama-sama membangun industri jasa keuangan yang benar-benar berdampak pada pembangunan ekonomi di daerah, karena menurutnya Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar, sekaligus untuk mendekatkan lembaga keuangan dengan usaha-usaha mikro hingga ke pelosok desa.

“Sekarang ini keluhannya adalah sulit sekali memperoleh modal terutama oleh pelaku usaha mikro. Mari kita buka akses yang lebih luas agar layanan keuangan juga masuk kepada mereka yang berada di pelosok-pelosok desa,” kata Muliaman.

Dikatakan, dengan masuknya modal ke pelaku usaha mikro di pelosok desa, maka pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata. Jika saat ini tidak dibukakan aksesnya, maka pertumbuhan ekonomi hanya berkembang di kota, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak merata.

“Pertumbuhan ekonomi yang mau kita bangun adalah yang lebih inklusif menyebar dan merata ke pelosok-pelosok desa, bukan eksklusif orang-orang tertentu saja. Apabila itu dilakukan maka kemiskinan dan kesenjangan dapat berkurang,” sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Aceh, Achmad Wijaya Putra mengatakan kantor OJK Aceh berdiri di Banda Aceh pada 31 Desember 2013, bersamaan beralihnya fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Wilayah kerja OJK meliputi 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh, serta mengawasi satu Bank Umum Syariah, 10 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan 5 Bank Perkreditan Rakyat.

Dikatakan, dalam menjalankan amanat Undang-Undang, OJK Aceh menjalankan kegiatan pengawasan kepada lembaga kasa keuangan. Mekanisme pengawasan meliputi kewenangan untuk memberikan izin, kewenangan mengawasi, kewenangan untuk mengenakan sanksi, dan pengawasan market conduct.

Sedangkan Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam sambutannya menyampaikan Pemerintah Aceh sangat mendukung keberadaan OJK di wilayah ini, sebab Pemerintahan Aceh memiliki tanggungjawab moral untuk melindungi hak-hak keuangan masyarakat, agar tidak menjadi korban dari layanan jasa keuangan yang melanggar aturan.

“Dari tahun ke tahun pergerakan ekonomi masyarakat Aceh semakin meningkat sehingga kebutuhan atas layanan Perbankan, dan jasa keuangan juga meningkat. Data ini dapat dilihat dari meningkatnya dana simpanan pihak ketiga di berbagai lembaga Perbankan. Fakta ini menunjukkan kalau kepercayaan masyarakat terhadap perbankan semakin menguat. Hubungan ini tentunya harus kita pelihara agar aktivitas ekonomi terus berkembang,” katanya. Turut hadir saat acara peresmian ini antara lain unsur forkopimda, pimpinan Bank Indonesia Cabang Aceh, serta perwakilan perbankan di Aceh. (una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help