SerambiIndonesia/

LSM: Dua Perusahaan Perkebunan Langgar Izin HGU

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Advokasi Hutan Lestari (Lembahatari) dan LSM Gerakan

LSM: Dua Perusahaan Perkebunan Langgar Izin HGU

* Diduga Milik Keluarga Mantan Bupati Tamiang

KUALASIMPANG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Advokasi Hutan Lestari (Lembahatari) dan LSM Gerakan Meusafat Peduli untuk Rakyat (Gempur) melaporkan dua perusahaan perkebunan PT Tanjung Raya Bendahara di Desa Sikumur (Kecamatan Sekrak), dan PT Bahari Lestari di Kampong Bandar Khalifah (Kecamatan Bendahara), Aceh Tamiang, ke Kejati Aceh karena diduga melakukan usaha perkebunan tanpa izin HGU.

Direktur LSM Lembahtari, Sayed Zainal, Senin (17/7) mengatakan, dugaan pelanggaran izin ini dilaporkan ke Kejati Aceh dengan nomor 180/P-LT/VII/2017 dan nomor 181/P-LT/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017, agar dilakukan pengusutan.

“Kedua perusahaan itu, merupakan milik keluarga mantan Bupati Aceh Tamiang, H Hamdan Sati ST,” katanya, kemarin. Namun terkait tudingan ini, Serambi belum dapat mengonfirmasinya, karena mantan Bupati Aceh Tamiang itu belum berhasil dihubungi melalui saluran telepon.

Sebelum mengadukan pelanggaran hukum ini ke Kejati Aceh, Lembahtari dan Gempur telah mengumpulkan data–data berkaitan administrasi perusahaan tersebut. Dari data yang dikumpulkan, PT Tanjung Raya Bendahara yang menggarap lahan seluas 73 hektare ternyata tidak memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU).

Hal ini juga selaras dengan jawaban pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, melalui surat nomor 652/4-11.100/IV/2017 tanggal 26 April 2017, yang mengaku tak pernah menerbitkan izin HGU untuk perusahaan tersebut.

Beroperasinya perusahaan ini, hanya bermodalkan izin lokasi yang diterbitkan degnan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Tamiang nomor 744 tahun 2010 dan surat telaah penentuan status dan fungsi kawasan untuk budi daya perkebunan, Nomor 522/593/2010 tanggal 10 Maret 2010 yang dikeluarkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang, serta rekomendasi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Pelanggar izin HGU juga dilakukan perusahaan perkebunan PT Bahari Lestari di Kampong Bandar Khalifah, Kecamatan Bendahara, yang direksi dan komisarisnya juga diisi oleh keluarga mantan Bupati Tamiang, H Hamdan Sati ST.

Perusahaan ini memiliki tiga sertifikat HGU di antaranya terbit pada 19 Agustus 2014. Berdasarkan pertimbangan teknis kesesuaian lahan usaha dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang dengan perhitungan secara planimetris, luas keseluruhan areal mencapai seluas ±101,1 Ha dengan status seluas 36,5 Ha berada di luar kawasan hutan areal penggunaan lain (APL). Sedangkan seluas 64,6 Ha merupakan kawasan hutan produksi (HPT) yang areal tersebut merupakan kawasan hutan mangrove yang kini dijadikan kebun sawit.

“Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang sudah melarang perusahaan itu melakukan aktivitas di luar batas izin HGU. Namun hasil monitoring Lembahtari dan Gempur di lapangan, areal ini hutan mangrove ini telah ditanami sawit tanpa memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU),” ungkap Sayed Zainal, Direktur Lembahtari.

Kedua LSM ini pun mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh mengusut kasus ini karena diduga kuat telah melanggar Undang–Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Perubahannya, Undang–Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.(md)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help