SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Politik Lelang Jabatan

PENGISIAN Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka atau populer disebut Lelang Jabatan, dilakukan melalui

Politik Lelang Jabatan

Oleh Khairul Rijal

PENGISIAN Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka atau populer disebut Lelang Jabatan, dilakukan melalui kompetisi secara terbuka oleh pemerintah pusat dan daerah yang dapat diikuti oleh seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan merupakan satu bentuk reformasi birokrasi seiring dengan lahirnya UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketentuan lebih teknis diatur PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam aturan tersebut banyak hal menarik, terutama terkait dengan istilah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Jenjang JPT terdiri dari JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. JPT Utama adalah jabatan sebagai Kepala/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang lazimnya mendapat hak dan fasilitas setingkat Menteri. Persyaratan JPT Utama diatur dalam Pasal 107 (a) di antaranya adalah sedang atau pernah menduduki JPT Madya minimal 2 (dua) tahun dan usia paling tinggi 58 tahun. Walau dalam aturan ini tidak lagi dikenal istilah eselonering dan kepangkatan, namun jenjang JPT Utama hanya dapat diikuti oleh PNS minimal berpangkat dan golongan ruang IV/d.

Keistimewaan JPT Utama adalah selain melalui proses lelang jabatan maka pengisiannya juga dapat melalui penugasan atau penunjukan langsung oleh Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi Pembinaan ASN. JPT Madya dapat disetarakan dengan pejabat yang akan menduduki eselon Ia dan Ib artinya jabatan yang diperebutkan adalah posisi bawahan langsung dari Menteri (Direktur Jenderal/Sekretaris Jenderal/Deputi) atau jabatan di bawah Kepala LPNK, Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural.

Untuk level eselon Ib jabatan tersedia adalah Sekretaris/Direktur pada Kementerian dan lembaga lainnya. Untuk level daerah satu-satunya jabatan JPT Madya adalah sebagai Sekretaris Daerah Provinsi. Persyaratan dalam Pasal 107 (b) antara lain sedang atau pernah menduduki JPT Pratama paling kurang 2 (dua) tahun dan usia paling tinggi 58 tahun. Bagi PNS minimal pangkat dan golongan ruang adalah IV/c atau IV/b. JPT Utama dan Madya dapat diisi dari kalangan Non PNS dengan ketentuan khusus. JPT Pratama adalah jabatan untuk level eselon IIa dan IIb yang tersedia cukup banyak di pemerintah pusat.

Pada pemerintah daerah untuk level eselon IIa adalah jabatan kepala dinas/badan/sekwan pada pemerintah provinsi dan sekretaris daerah (Sekda) pada pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan eselon IIb adalah jabatan kepala biro pada sekretariat provinsi atau kepala dinas/badan/sekwan pada pemerintah kabupaten/kota. Pangkat dan golongan ruang minimal IV/b atau IV/a. Dalam pasal 107 (c) disebutkan sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrasi minimal 2 (dua) tahun dan usia paling tinggi 56 tahun.

Bagi Aceh yang pada 2017 ini telah melaksanakan 20 (dua puluh) Pilkada serentak termasuk Aceh, maka hal ini tentu menjadi salah satu perhatian serius bagi gubernur dan bupati/wali kota dalam menyusun kabinet untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi kepala daerah sebagaimana telah dijanjikan saat masa kampanye.

Terbitnya PP tersebut di atas mempertegas bahwa penunjukan pimpinan SKPA dan SKPK wajib melalui proses lelang jabatan. Bagi Pemerintah Aceh, ini bukan sesuatu yang baru, 10 tahun yang lalu Gubernur Irwandi Yusuf menjadi pionir reformasi birokrasi Nasional dalam pelaksanaan pemilihan Kepala SKPA dengan sistem seleksi terbuka.

Kewenangan kepala daerah
Proses lelang jabatan dimulai dengan pembentukan panitia seleksi oleh kepala daerah yang dapat melibatkan tim independen yang berasal dari akademisi, profesional atau unsur pemerintah daerah itu sendiri. Panitia seleksi akan bekerja secara mandiri mulai dari proses pembagian tugas, pengumuman seleksi, verifikasi peserta seleksi, pentahapan seleksi dan penetapan 3 (tiga) besar peserta yang lulus seleksi dan memberikannya kepada kepala daerah untuk dipilih satu orang sebagai calon yang akan menduduki JPT Madya (Sekda Aceh) dan JPT Pratama. Semua proses tersebut dikoordinasikan dan diawasi oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara).

Seorang kepala daerah dapat melakukan penggantian pejabat di lingkungannya terhitung 6 (enam) bulan dari tanggal pelantikannya, sesuai dengan aturan Pasal 162 ayat (3) UU Pilkada melalui proses lelang jabatan dan dilarang mengganti pejabat tersebut selama 2 (dua) tahun sejak pelantikan kecuali pejabat itu melanggar peraturan perundang-undangan. Kepala daerah walaupun seolah-olah sudah dibatasi kewenangannya dan pilihannya hanya 3 (tiga) orang dalam menentukan pembantunya dalam kabinet selama 5 (lima) tahun, namun memiliki hak dan kewenangan penuh dalam menentukan kapan dan jabatan mana saja yang akan dilelang.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help