BPK dan BPKP Diminta Lakukan Audit Investigasi

Fraksi Partai Aceh meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BPK dan BPKP Diminta Lakukan Audit Investigasi
IST

* Terhadap Temuan yang Berpeluang Rugikan Daerah

BANDA ACEH - Fraksi Partai Aceh meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar melakukan audit investigasi terhadap sejumlah temuannya dalam audit APBA 2016 yang ada terindikasi merugikan keuangan Pemerintah Aceh.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PA, Iskandar Usman Al-Farlaky saat menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Perhitungan APBA 2016, dalam Sidang Paripurna DPRA di Gedung Utama DPRA, Jumat (21/7).

“Salah satu contoh adalah temuan BPK RI tentang kelebihan pembayaran Rp 2,6 miliar, terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dikerjakan dan dibayar dalam pelaksanaan pembangunan insfrastruktur dan landscap Masjid Raya Baiturrahman dan beberapa paket proyek temuan BPK lainnya dalam pemeriksaan Keuangan Pemerintah Aceh 2016 lalu,” katanya.

Selain itu, Fraksi Partai Aceh juga menyerukan penegak hukum agar segera melakukan langkah penyelidikan terhadap indikasi penyimpangan pelaksanaan proyek APBA tahun anggaran 2016, terutama terhadap proyek-proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Sementara Ketua Fraksi PAN, Asrizal H Asnawi, dalam penyampaian pendapat akhir fraksinya meminta kepada Pimpinan DPRA agar membentuk panita khusus (pansus) terhadap beberapa hasil temuan BPK RI, terutama terkait pelaksanaan proyek Masjid Raya Baiturrahman, serta terkait pemborosan dana JKRA sebesar Rp 63 miliar.

Sedangkan Jurubicara Fraksi Partai Golkar, Iberamsyah, meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, mau menindaklanjuti temuan BPK. “Tidak hanya untuk tahun 2016, tapi juga untuk tahun sebelumnya, banyak juga yang belum ditindaklanjuti Pemerintah Aceh sebelumnya,” ucapnya.

Permintaan hampir serupa juga disampaikan Fraksi NasDem melalui jurubicaranya Fatimah, Ketua Fraksi PPP Murdani Yusuf, dan Jubir Fraksi PKS/Gerindra, Bardan Sahidi.

Bardan mengatakan, fraksinya sangat prihatin dengan jumlah pengangguran di Aceh yang telah mencapai 7,39 persen, atas di atas rata-rata nasional yang sebesar 7 persen. Begitu juga penduduk miskinnya naik mencapai 16,89 persen dari sebelumnya sebesar 16,6 persen.

“Dengan kenaikan itu, Aceh sudah menduduki ranking atas termiskin di Pulau Sumatera dan rangking 6 di Indonesia,” sebut Bardan.

Pertumbuhan ekonomi Aceh yang sebesar 4,31 persen, ia sebutkan, juga masih tetap berada di bawah rata-rata nasional. Bahkan yang menyedihkan, masih ada kabupaten/kota yang jumlah penduduk miskinnya berada di atas 21 persen. Seperti Gayo Lues 21,95 persen, Aceh Singkil 21,72 persen, Bener Meriah 21,55 persen, Pidie Jaya 21,40 persen, Aceh Barat 21,46 persen dan Pidie 21,14 persen.

Padahal selama ini kabupaten/kota tersebut diberikan dana otsus yang disalurkan secara tunai, dari 40 persen jatah kabupaten/kota yang diberikan Pemerintah Aceh setiap tahunnya. “Tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah program pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama ini tidak tepat sasaran? Kami rasa Gubernur yang baru perlu mencari formula yang tepat, sebelum penyaluran dana otsus habis pada tahun 2027 mendatang,” demikian Bardan Sahidi.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved