RUU Pemilu Bonsai UUPA

Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) pemilu ternyata tidak hanya diprotes oleh empat fraksi partai di Senayan

RUU Pemilu Bonsai UUPA

Dicabutnya dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh oleh Pemerintah Pusat telah menciptakan konflik regulasi baru. Pasalnya, pencabutan kedua pasal tersebut tanpa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagaimana diatur dalam UUPA.

Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky kepada Serambi, Sabtu (22/7) menyatakan bahwa tidak menerima jika UUPA terus dibonsai oleh Pemerintah Pusat. “Ini sama dengan menciptakan konflik regulasi baru. Aturan yang dibuat ini juga tidak menyelesaikan masalah,” katanya.

Politisi Partai Aceh ini menjelaskan, harusnya dalam pencabutan pasal-pasal dalam UUPA, DPR RI melakukan konsultasi dengan DPRA. Aturan ini diatur dalam Pasal 269 ayat (3) UUPA yang disebutkan, dalam hal ada rencana perubahan undang-undang, harus dilakukan terlebih dahulu konsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA.

Ia mengaku kecewa dengan sikap anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh yang tergabung dalam Forum Bersama (Forbes) yang tidak melakukan advokasi terhadap pembonsaian UUPA.

Ketua KIP Aceh yang dimintai tanggapanya mengatakan meskipun undang-undang pemilu sudah disahkan tetapi pihaknya tetap menggunakan UUPA sebagai landasan hukum, baik dalam hal perekrutan maupun hal lain.

Sementara Ketua Bawaslu Aceh, Dr Muklir SSos SH MAP juga menyampaikan perubahan regulasi itu sangat berpotensi timbulnya konflik regulasi di Aceh, apabila tidak disesuaikan dengan UUPA.

Akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Saifuddin Bantasyam SH MA juga mengatakan persoalan ini akan menimbulkan kembali polemik di Aceh. Karena, kata Saifuddin, isi UUPA tidak bisa dicabut tanpa ada koordinasi dan konsultasi dengan DPRA. Ia meminta semua pihak mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan ini. “Kalo melihat ketentuan UUPA, ya tak bisa diutak-atik tanpa koordinasi atau konsultasi dengan DPRA,” katanya.

Ia menilai, akan ada masalah politis sekaligus masalah hukum yang timbul akibat pencabutan kedua pasal ini. Secara politis, jelasnya, akan timbul rasa kecewa dari Aceh kepada Pemerintah Pusat yang telah menafikan konsultasi dengan DPRA. Sementara secara hukum, tambahnya, persoalan ini akan berakhir ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Penyelesaian aspek politis ya komunikasi politik dengan berbagai pihak. Mungkin melalui komunikasi akan ditemukan jalan tengah. Saya sendiri sebenarnya tak ingin lagi melihat adanya konflik regulasi terkait Pilkada dan Pileg di Aceh. Rakyat lelah dengan konflik yang terus menerus,” ujar dosen Fakultas Hukum Unsyiah ini.

Direktur Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik Unsyiah ini menambahkan, dengan timbulnya konflik regulasi maka kinerja KIP dan Panwaslu Aceh juga akan terganggu. Tak hanya itu, konflik regulasi juga berdampak pada realisasi keuangan serta kepada partai peserta pemilu yang mengikuti Pileg 2019.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved