SerambiIndonesia/

Lagi, Gugatan Said Nafis Rontok Dipalu Hakim

Usaha mantan calon bupati/wakil bupati Aceh Barat Daya (Abdya) pada pilkada 2017, H Said Syamsul Bahri

Lagi, Gugatan Said Nafis Rontok Dipalu Hakim
mahkamahagung.go.id.
MA Tolak Gugatan Said Nafis 

BANDA ACEH - Usaha mantan calon bupati/wakil bupati Aceh Barat Daya (Abdya) pada pilkada 2017, H Said Syamsul Bahri dan Drs H M Nafis A Manaf MM dalam mencari keadilan kembali kandas dipalu hakim.

Beberapa kali ia melayangkan gugatan terkait pelaksanaan dan hasil pilkada, tetapi semuanya ditolak. Mulai dari Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), hingga Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh.

“Mengabulkan eksepsi tergugat. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara,” kata majelis hakim yang diketuai, Faisal Mahdi SH MH dan didampingi dua hakim anggota, Eti Astuti SH MH dan Ngatemin SH MH dalam sidang yang beragendakan pembacaan putusan sela di PN Banda Aceh, Senin (24/7) lalu.

Sebelumnya, Said-Nafis melalui kuasa hukumnya dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH, menggugat Komisioner KIP Aceh ke PN Banda Aceh, Senin 17 April 2017. Ia meminta tergugat membayar kerugian materil dan immateril sebesar Rp 54 miliar lebih, karena telah mencoret pasangan ini dari daftar calon bupati/wakil bupati Abdya pada Pilkada 2017 berdasarkan keputusan KIP Aceh.

Dalam salinan gugatan itu, Said juga meminta tergugat membayar kerugian materil secara tunai dan seketika kepada para penggugat sebesar Rp 4.986.250.000 dan kerugian inmateril sebesar Rp 50 miliar. Selain itu, menghukum tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500.000, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Jika ditotalkan semua berjumlah Rp 54.986.250.000

Said menggugat KIP Aceh karena tidak terima atas tindakan KIP yang mencoret pihaknya dari peserta pilkada jelang pemilihan. Pencoretan itu lantaran Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai salah satu pengusung pasangan ini yang berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak terdaftar di Kemenkumham. Sehingga pasangan ini gugur sebelum bertanding karena tidak cukup kursi dukungan.

Padahal, pasangan Said-Nafis telah mencetak berbagai macam atribut kampanye baik bendera, baju, topi, sticker, pin dan sebagainya. Selain itu, pihaknya juga telah mencetak berbagai macam spanduk, baliho dan poster dengan berbagai ukuran serta juga telah mempersiapkan berbagai kebutuhan lainnya. Total biaya untuk cetak berbagai macam atribut kampanye sebesar Rp 4.986.250.000.

Tetapi, majelis hakim menolak gugatan itu karena tidak berwenang mengadilinya. Keputusan itu disampaikan dihadapan kuasa hukum penggugat yang diwakili, Yusi Muharlina dan kuasa hukum tergugat dari Law Firm Sophan Sosila Tumanggor. Apabila para pihak keberatan bisa mengajukan banding dalam tempo 14 hari setelah putusan dibacakan. “Kita akan banding (ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh),” kata Safaruddin menjawab Serambi.

Sebagai informasi, sebelumnya Said-Nafis juga sudah pernah menggugat KIP Abdya ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), Selasa, 28 Februari 2017, namun gugatannya ditolak. Masih terkait pencoretannya, Said Syamsul juga telah mengajukan uji materil (judicial review/JR) terhadap Pasal 74 UUPA ke MK, Jakarta, Rabu, 5 April lalu, karena pasal tersebut tidak bisa digunakan dalam penyelesaian sengketa Pilkada Aceh, tapi lagi-lagi ditolak karena tidak ada legal standing.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help