SerambiIndonesia/

Mark Up, Korupsi Terbanyak di Aceh

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) membeberkan, mark up atau penggelembungan anggaran

Mark Up, Korupsi Terbanyak di Aceh

* Dominan Dilakukan Pegawai Pemerintah

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) membeberkan, mark up atau penggelembungan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa, merupakan modus korupsi paling sering dilakukan di Aceh dan paling banyak merugikan uang negara.

Praktik penggelembungan harga itu cukup dominan dilakukan oleh para pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di pemerintahan.

“Berdasarkan hasil monitoring MaTA, setidaknya pada tahun 2013, ada 61 kasus indikasi korupsi di Aceh. Modus operandi paling banyak menimbulkan kerugian negara dilakukan dalam bentuk mark up,” kata Staf Antikorupsi dan Monitoring Peradilan MaTA, Sari Yulis, dalam acara Diseminasi Hasil Survei Nasional Antikorupsi yang berlangsung di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh, Rabu (26/7) pagi.

Ia menjelaskan, pada tahun 2013, dari modus mark up telah menimbulkan kerugian negara sebanyak Rp 261.277.468.782. Selain mark up, modus operandi lainnya yang paling merugikan uang negara adalah penggelapan anggaran yang mencapai Rp 233.610.217.466.

“Kemudian ada juga laporan fiktif, pemotongan anggaran, tidak sesuai spek, penyalahgunaa anggaran, hingga penyalahgunaan anggaran dan wewenang,” tambahnya.

Untuk 2013, berdasarkan hasil monitoring pihaknya, total kerugian yang dialami negara di Aceh karena praktik korupsi sebesar Rp 513.507.734.827. “Tentunya ini bukan jumlah yang sedikit, ini profesi yang paling korup di Aceh sejak 2013 hingga saat ini,” sebutnya.

Pada tahun 2014, praktik korupsi dengan cara mark up semakin merajalela. Itu dibuktikan berdasarkan hasil monitoring MaTA, di mana mereka menemukan sebanyak 87 kasus indikasi korupsi. Lagi-lagi, modus penggelembungan harga atau mark up juga merugikan uang negara sebesar Rp 329,3 miliar. “Ini sepertinya praktik korupsi yang paling mudah dilakukan dan sudah nyaman sekali,” kata Sari Yulis saat diwawancarai ulang Serambi usai acara tersebut.

Selain mark up, MaTA juga menemukan, pada tahun 2014 sektor yang paling dominan adalah pembangunan infrastruktur dengan kerugian uang negara mencapai Rp 513,4 miliar. “Lembaga yang paling dominan juga eksekutif. Jumlah oknum yang terlibat berdasarkan institusi mencapai 154 orang, ini belum termasuk 26 kasus yang belum ditetapkan sebagai tersangka,” sebutnya.

Sementara pada tahun 2015, MaTA mencatat ada 53 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum di Aceh. Adapun jumlah kerugian negara sebesar Rp 180.708.871.956. Sektor paling dominan adalah pembangunan infrastruktur dengan modus paling dominan adalah penggelapan. “Sedangkan 2016, aparat penegak hukum menangani 41 kasus,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, MaTA juga merekomendasi beberapa hal terkait praktik korupsi yang merajalela di Aceh, terutama pada sektor eksekutif. MaTA meminta pihak kejaksaan dan kepolisian agar terus mengevaluasi setiap jajaran yang ada di semua kabupaten/kota di Aceh. “Hal ini dimaksudkan untuk percepatan pengungkapan kasus korupsi,” kata Sari Yulis.

Ia juga mengatakan, bahwa tim satgas tindak pidana korupsi (tipikor) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh belum secara maksimal melakukan tugasnya, sehingga perlu bagi Jaksa Agung untuk mengevaluasi kinerja tim tersebut.

“Juga perlu penggunaan instrumen hukum lainnya untuk penanganan kasus korupsi, seperti penggunaan tindak pidana menghalang-halangi proses hukum penyidikan perkara,” tukasnya.

Terakhir, MaTA meminta pihak kejaksaan dan kepolisian untuk mendesak kembali semua jajarannya yang ada di Aceh, untuk membuka kembali beberapa kasus korupsi yang telah di SP3-kan. Selain Sari Yulis, dalam acara kemarin juga menghadirkan dua pemateri lainnya, yakni Peneliti Polling Center, Frazna Fadilla, dan Peneliti ICW, Almas Syafrina.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help