SerambiIndonesia/

Droe Keu Droe

Mudahnya Mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan di RSUD Fauziah Bireuen

SAYA harus membuat surat keterangan sehat di RSUD Fauziah Bireuen untuk suatu keperluan

Mudahnya Mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan di RSUD Fauziah Bireuen
SERAMBINEWS.COM/FERIZAL HASAN
korban dirawat di RSUD dr Fauziah Bireuen 

SAYA harus membuat surat keterangan sehat di RSUD Fauziah Bireuen untuk suatu keperluan. Di meja petugas (kasir) saya menanyakan apa syarat untuk mengurus dan mendapatkan surat dimaksud? Petugas di sana menjawab, “Untuk surat kesehatan biasa bayarannya Rp 30.000 dan untuk surat keterangan kejiwaan harganya Rp 221.000. Ini sudah termasuk biaya pendaftaran dan tidak perlu fotocopi KTP atau kartu identitas lainnya.”

Kemudian, saya dikasih surat pengantar menuju ke ruang Poliklinik di Lantai II RS tersebut. Di sana, petugas menanyakan kepada saya, ingin membuat kesehatan biasa apa kesehatan jiwa? “Surat kesehatan biasa,” jawab saya sebari menanyakan, “Dokternya ada gak?”. Petugas itu menjawab, “Ibu lagi keluar. Tenang aja, suratnya bisa kita siapkan sekarang juga.”

Setelah saya tunggu sekitar 5 menit, surat yang dimaksud pun rampung dibuat dan diserahkan kepada saya. Saya merasa aneh dengan sistem RSUD Fauziah Bireuen, bagaimana sebuah Surat penting (Surat Kesehatan) bisa dibuat dengan mudahnya tanpa pemeriksaan fisik sedikitpun, seperti pemeriksaan tekanan (tensi) darah, berat dan tinggi badan, serta pemeriksaan buta warna.

Bahkan, petugas itu tidak meminta identitas kita yang asli untuk menyesuaikan dengan surat pengantar, ini bisa saja seseorang yang lain membuat surat untuk seseorang yang lain. Celakanya lagi, surat yang dibuat itu dicetak (di-print) di atas kertas kosong yang sudah lebih dulu ditandatangani oleh dokter ahli.

Untuk itu, saya ingin menanyakan kepada lembaga Ombudsman RI terhadap kinerja oknum petugas di RSUD Fauziah Bireuen. Hal serupa juga pernah saya tanyakan kepada Tim Saberpungli Bireuen, terkait besaran biaya administrasi untuk mengurus Surat Kesehatan tersebut, yang dijawab bahwa pungutan itu sah berdasarkan Perbup No.230 Tahun 2017 (?).

Setelah saya selidiki, menurut analisis saya masyarakat awam, ternyata belum saya dapati perbup Nomor 230 Tahun 2017, yang ada cuma Perbup No.23 Tahun 2017 tentang Pajak Gampong. Ketika saya suruh mengirim detail perbup Nomor 230 Tahun 2017 pihak Saberpungli tidak pernah meresponsnya lagi. Terima kasih.

Mohammad Khadafi
Warga Dayah Baro, Jeunieb, Bireuen. Email: khadhafijeunieb@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help