SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Cueknya Para Wakil Rakyat

KATA cuek lazim diartikan sebagai sikap tidak peduli terhadap sesuatu yang sudah tidak disenangi.

Cueknya Para Wakil Rakyat
kompas.com

Oleh Muhammad Heikal Daudy

KATA cuek lazim diartikan sebagai sikap tidak peduli terhadap sesuatu yang sudah tidak disenangi. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata cuek mempunyai arti masa bodoh, tidak acuh. Sedang dalam keseharian, kata ini memiliki makna yang menjurus kepada hal-hal bertendensi negatif.

Seumpama seorang kepala rumah tangga (suami) sudah tidak peduli kepada keluarganya, maka rumah tangga tersebut dipastikan berada di ambang keretakan. Begitupun tamsilannya tatkala memosisikan pimpinan satu organisasi atau instansi. Pada saat pimpinan tersebut cuek, sudah barang tentu sejak itu pula lembaga yang dinakhodainya terancam karam.

Demikianlah gambaran sikap masa bodoh atau tak acuhnya para wakil rakyat Aceh saat ini. Mereka yang duduk di DPRA, DPR-RI, maupun DPD-RI, saling tuding pasca pencabutan 2 (dua) pasal yakni Pasal 57 dan Pasal 60 ayat 1, 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), di dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) terbaru tahun 2017.

Praktis publik di Aceh pun terhentak, tatkala informasi mengenai dicabutnya dua pasal dalam UUPA tersebut menjadi headline di sejumlah media lokal. Tak sampai di situ, situasi yang sama turut dialami oleh para wakil rakyat. Berbagai respons muncul dengan maksud menyikapi pemberitaan yang konon diibaratkan “membangunkan harimau tidur”.

Respons keras datang dari sejumlah anggota DPRA yang “panas darah” menyikapi lakon pusat yang rajin mengobok-obok kekhususan Aceh kembali. Bahkan, menohok sejawatnya anggota DPR-RI dan DPD-RI asal Aceh di Jakarta, yang dianggap bergeming terkait penodaan terhadap kehormatan daerah leluhurnya tersebut. Begitupun sebaliknya, beberapa legislator Aceh yang targabung dalam Forum Bersama (Forbes) tak kalah sengit untuk “berbalas-pantun”, sekalipun ada di antaranya yang secara “dingin” dan terkesan menggelitik menyikapinya.

Apa yang terjadi?
Apa yang sesungguhnya terjadi? Polemik yang bernada “pembonsaian” UUPA yang dilakukan oleh pusat untuk kesekian kali ini, jika ditelisik lebih jauh berawal dari penghapusan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat 1, 2, dan 4 di dalam UUPA yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sesuai Pasal 571 huruf (d) RUU Pemilu. Pasal-pasal yang dicabut tersebut, berkenaan dengan persoalan kedudukan kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh yakni Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), bukan Kekhususan Aceh yang lain.

Terkait dengan hal tersebut, harus diakui bahwa sesungguhnya substansi yang terkandung di dalam UU atau original intent dari RUU Pemilu terhadap kedudukan penyelenggara pemilu di Aceh, secara kelembagaan sudah in line dan terdapat banyak kemajuan bahkan tetap menjadi pilot project bagi bentuk serta model penyelenggara pemilu secara Nasional.

Lihat saja, perihal komposisi anggota yang sangat variatif dari 7 (tujuh), 5 (lima), dan 3 (tiga), berlaku secara hirarkhis dan proporsional bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari pusat hingga kabupaten/kota. Dan memang pada kenyataannya jumlah tersebut telah lebih awal melembaga di Aceh. Walaupun berdasarkan RUU Pemilu ini, keberadaan anggota KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih masing-masing daerah diatur lebih jelas dan terukur dilihat dari indikator jumlah penduduk, luas wilayah dan luas administratif pemerintahan.

Selanjutnya, perihal dipermanenkannya lembaga pengawas pemilu. Berdasarkan UUPA selama ini, keberadaan lembaga pengawas yaitu Panwaslih bersifat ad-hoc (temporer). Maka sesuai RUU Pemilu, Panwaslih menjadi lembaga permanen dan menjadi bagian hirarkhis dari Bawaslu.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help