SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Dilema UUPA dalam Negara Kesatuan

PENGESAHAN UU Pemilu ternyata tidak hanya mengguncang panggung politik Nasional --di mana “partai oposisi”

Dilema UUPA dalam Negara Kesatuan
klikkabar.com
Fraksi PA menolak uji materi UUPA 

Oleh M. Rizwan Haji Ali

PENGESAHAN UU Pemilu ternyata tidak hanya mengguncang panggung politik Nasional --di mana “partai oposisi” menolak pengesahan UU tersebut karena perbedaan sikap politik terhadap presentase presidential treshold (ambang batas pencalonan presiden)-- tapi getarannya bahkan terasa hingga ke Aceh. UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menjadi “kitab induk” penyelenggaraan pemerintahan di Aceh turut terkena imbasan. Dua pasal dalam UUPA, yaitu Pasal 57 dan Pasal 60 dinyatakan dicabut dan tidak lagi berlaku sejak UU Pemilu diundangkan. Ini berarti UU Pemilu telah mengubah pasal-pasal dalam UUPA.

Hal ini memicu munculnya protes terhadap proses pembentukan UU Pemilu tersebut terkait ayat 3 Pasal 269 UUPA yang menyebutkan bahwa dalam hal adanya rencana perubahan terhadap UUPA dilakukan dengan terlebih dulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA. Pembatalan dua pasal tersebut tanpa konsultasi dan pertimbangan dari DPRA dikhawatirkan dapat menjadi preseden hukum di masa depan di mana pasal-pasal dalam UUPA dapat diubah atau dinyatakan tidak berlaku dengan mengabaikan konsultasi dan pertimbangan DPRA.

Guncangan politik lainnya menyasar ruang kecil Forbes Aceh di Senayan, di mana wakil-wakil Aceh di DPR dan DPD RI berkantor. Publik di Aceh mempertanyakan dan bahkan menertawakan jawaban-jawaban para wakil Aceh di Senayan terhadap penetapan UU Pemilu yang mencabut pasal-pasal UUPA. Ketidaktahuan mereka secara detil terhadap pembahasan UU Pemilu dan hubungannya dengan UUPA, membuat masyarakat Aceh membulatkan mulut mengeluarkan siulan sindiran.

Konstruksi Negara Kesatuan
Namun, tulisan ini ingin mengemukakan hal yang lebih mendasar yang menjadi titik kerapuhan posisi UUPA dalam konteks Negara Kesatuan. Bahwa UUPA merupakan sebuah produk politik hukum (legal policy) yang tidak memiliki posisi kokoh dalam sistem Negara Kesatuan. Hal ini disebabkan watak Negara Kesatuan itu sendiri yang memang tidak membagi kekuasaan kepada daerah, tetapi hanya menyerahkan kewenangan saja. Sehingga sikap pemerintah pusat terhadap daerah termasuk Aceh, dapat berubah sesuai dengan politik hukum dan konfigurasi politik di pusat.

Dalam lingkup Ilmu Tata Negara, Negara Kesatuan dapat pula disebut sebagai negara unitaris. Dari sisi susunannya, Negara Kesatuan bersifat tunggal, yaitu Negara Kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari negara-negara, melainkan hanya terdiri dari satu negara. Dalam Negara Kesatuan, tidak ada negara dalam negara, di mana kekuasaan hanya dipegang oleh satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan, dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah (Soehino, 2007).

Dalam kajian Ilmu Politik, Negara Kesatuan didefinisikan sebagai “Negara yang pemerintah pusat atau Nasional memegang kedudukan tertinggi, memiliki kekuasaan penuh dalam memerintah. Tiada bidang kegiatan pemerintah yang diserahkan konstitusi kepada satuan-satuan pemerintah yang lebih kecil, seperti negara bagian dan provinsi. Dalam suatu negara kesatuan pemerintah Nasional bisa, dan biasanya memang, melimpahkan banyak tugas kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten, atau satuan-satuan pemerintahan lokal atau regional. Namun, otoritas ini dilimpahkan oleh UU biasa yang disusun oleh DPR Nasional --tidak oleh konstitusi-- dan bisa ditarik segera setelah diterima.” (Carlton Clymer Rodee, 2000).

Sementara Jellinek menyebutkan, Negara Kesatuan berbeda dengan negara federal karena dua alasan: Pertama, negara-negara bagian dalam negara federal memiliki wewenang untuk membuat UUD-nya sendiri (pouvoir constituent) dan dapat menentukan bentuk organisasinya masing-masing dalam batas yang tidak bertentangan dengan konstitusi federal. Sementara dalam sistem Negara Kesatuan, organisasi dari bagian-bagian negara telah ditentukan oleh pembuat UU di pusat. Organisasi-organisasi di daerah ini merupakan bagian dari pelaksanaan sistem desentralisasi, sementara kewenangan pembentukan UU ada di pusat;

Kedua, dalam negara federal wewenang pembentukan UU bagi pemerintah pusat telah dirinci dengan jelas, sementara yang lainnya ada pada negara-negara bagian (residu power atau reserved power). Sebaliknya, pada Negara Kesatuan wewenang secara terperinci terdapat pada pemerintah provinsi, sementara residu power-nya ada di pemerintah pusat. Artinya, kekuasan yang luas ada pada pemegang residu power, yaitu pemerintah pusat.

Namun, dalam perkembangannya Negara Kesatuan dan paham unitarisme bergerak lebih luwes. Menurut Rahman Tolleng, ciri-ciri unitarisme yang telah disebutkan di atas tampaknya perlu diberi kualifikasi lebih lanjut. Dalam perkembangan kehidupan ketatanegaraan dewasa ini terlihat ada kecenderungan negara-negara unitaris mengadopsi institusi-institusi independen yang khas sistem predisidensialisme yang federal, seperti lembaga judicial review dan bank sentral yang independen.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help