SerambiIndonesia/

Kurang Harmonisnya Dewan dan Bupati di Tamiang

Pasang surutnya hubungan antara DPRK dengan Bupati Aceh Tamiang sudah berjalan selama tiga tahun

Kurang Harmonisnya Dewan dan Bupati di Tamiang

Pasang surutnya hubungan antara DPRK dengan Bupati Aceh Tamiang sudah berjalan selama tiga tahun terakhir. Puncaknya, dewan menunda penandatanganan qanun Laporan pertanggungjawaban APBK Aceh Tamiang tahun 2016, meskipun sudah selesai dibahas. Alasannya, ada dinas yang tidak datang saat pembahasan LPJ tersebut.

Pasang surutnya hubungan ini diawali ketika DPRK Tamiang protes terhadap eksekutif, karena pengusulan program yang dibiayai dana Otsus tanpa pembahasan dewan tahun 2015. Dilanjutkan tahun 2016, ketika keinginan Bupati ingin memperbupkan LKPJ Bupati karena menilai dewan bertele-tele dalam pembahsan walaupun akhirnya tidak disetujui Mendagri dan kemudian harus dibahas dewan kembali.

Pada April 2017, dewan juga mengembalikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati karena dinilai laporan tersebut copy paste. Ketidakharmonisan terkini adalah penundaan penandatanganan LPJ APBK Aceh Tamiang, Senin (31/7).

Ketua organisasi Serikat Hijau Indonesia (SHI) Aceh Tamiang, M Hendra Vramenia SH kepada Serambi, Selasa (1/8) menilai, tidak harmonisnya hubungan dewan dan bupati karena kurang saling menghargai peran masing-masing lembaga, sehingga hubungan menjadi semakin tegang.

“Seharusnya jika ada kendala, Bupati langsung melakukan komunikasi dengan semua pimpinan di dewan, baik dengan Ketua DPRK dan Wakil Ketua maupun Ketua Fraksi, karena peran ketua fraksi dapat menentukan hitam-putihnya sebuah putusan di lembaga legislatif ini. Saya melihat peran ini yang kurang dimainkan bawahan Bupati di Kabupaten berjulukan Bumi Muda sedia ini, bukan hanya sebatas ketua dewan saja yang harus dibina komunikasi, bila perlu semua anggota dewan juga,” ujarnya.

Puncaknya adalah penundaan penandatanganan naskah bersama realisasi APBK tahun 2016, meskipun dewan sudah selesai membahas dan mengambil putusan pada sidang paripurna kelima. Walaupun tidak berdampak terhadap jalannya pemerintahan, namun penolakan LKPJ APBK Aceh Tamiang berdampak secara moral terhadap kepemimpinan Bupati. “Walaupun penyebabnya kepala dinas tidak mau menghadiri pembahasan, tapi yang terkesan adalah Bupati tidak mampu melaksanakan APBK secara baik,” kata Hendra Vramenia.

Disamping itu, juga menjadi tanda tanya publik, ada apa dengan APBK tahun 2016 sehingga dewan tidak mau menandatangani kesepakatan bersama tentang realisasi APBK tahun 2016, sementara pada saat disahkan APBK tersebut ditandatangani kedua pihak, antara Bupati dan tiga pimpinan dewan.

Dewan juga tidak bisa disalahkan, tambah Hendra, karena selama ini saat pembahasan LKPJ APBK, banyak kepala dinas hanya mengirimkan utusan setingkat kepala bidang atau kasi. “Perilaku ini harus diubah agar keharmonisan dua lembaga ini langgeng,” ujarnya.

Kerap tanya aspirasi
Namun, di sisi lain, kata Hendra, ada juga kepala dinas yang malas datang ke dewan lantaran takut ditanyai dana aspirasi dewan. “Malas datang ke dewan, karena dewan selalu menanyakan titipan aspirasi mereka di dinas, sehingga dinas memilih tidak datang daripada adu argumen dengan dewan,” timpal Hendra. Namun, apa pun alasannya, kata Hendra, semua pihak harus menjalankan kewenangannya sesuai aturan. Eksekutif dan legislatif di Aceh Tamiang diharap segera memperbaiki komunikasi.(md)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help