SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Polemik Dana Haji untuk Infrastruktur

PEMERINTAH kembali mengeluarkan wacana kontroversial. Kali ini adalah rencana dana haji yang akan digunakan

Polemik Dana Haji untuk Infrastruktur
EPA

Oleh Ribut Lupiyanto

PEMERINTAH kembali mengeluarkan wacana kontroversial. Kali ini adalah rencana dana haji yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Tanah Air. Wacana yang dilontarkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro ini pun menyebabkan polemik di publik.

Total setoran dana haji saat ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 70 triliun. Dana tersebut diproyeksikan untuk proyek infrastruktur baik secara langsung maupun tidak langsung. Pro dan kontra bermunculan dari banyak pihak dan banyak aspek. Pemerintah penting memperhatikan aspirasi semua kalangan dan secara hati-hati mengkaji wacana penggunaan dana haji ini.

Catatan kritis
Catatan dapat diberikan atas wacana penggunaan dana haji untuk infrastruktur, minimal dalam dua aspek yaitu prinsip syariah dan politik ekonomi. Dana haji merupakan amanah jamaah untuk dikelola kaitannya dengan penyelenggaraan haji secara langsung dengan prinsip syariah. Infrastruktur pelayanan haji pun bukan tanggung jawab dan tidak termasuk item kesepakatan pembayaran dana haji. Infrastruktur tersebut murni menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pemimpin atau dalam konteks keumatan adalah pelayan.

Hasanuddin (2017) mengutarakan bahwa semua hal terkait pengelolaan dana haji mesti berpegang penuh pada hukum syar’i. Pertama, dana haji wajib disimpan di bank atau lembaga keuangan lain yang sifatnya syariah. Kedua, harus ada akad wakalah jika dana haji akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ketiga, infrastruktur yang akan didanai mengunakan dana haji juga tidak bertentangan dengan syariat.

Pihak pendukung wacana ini mendasarkan bahwa tidak ada dalil tegas yang melarang pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur. Dengan demikian sah jika akan dilakukan. Dana haji akan lebih produktif jika dimanfaatkan, misalnya pakai sistem berbatas waktu (Brodjonegoro, 2017). Pemilik dana berpotensi mendapatkan dua pahala sekaligus yaitu haji dan wakaf. Pertimbangan lain dana haji lebih baik dimanfaatkan untuk kemaslahatan dibandingkan menganggur atau tidak produktif.

Malaysia sudah melaksanakan pemanfaatan tabungan haji untuk ntuk pengembangan infrastruktur. Di negara lain juga dimanfaatkan bahkan untuk proyek bisnis berbasis syariah. Laba dari perputaran uangnya dipakai kembali untuk pengelolaan haji.

Pemerintah mesti hati-hati dan cermat dalam mengkaji rencana pemanfaatan dana haji. Koordinasi utama mesti dilakukan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pengkajian hingga fatwanya. Wacana ini harus dilengkapi dengan proposal yang rinci menyangkut dana haji yang mana yang digunakan, milik siapa saja, bagaimana pengelolaannya, jenis infrastrukturnya apa saja, serta aspek lainnya.

Penyusunan proposal dan penggkajian dapat mengoptimalkan keterlibatan pihak lain. Antara lain ormas Islam, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Lembaga Penyelenggara Haji, dan lainnya. Pemerintah diharapkan tidak sekadar melempar wacana untuk taste of water.

Kewibawaan pemerintah mesti ditunjukkan bahwa penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah. Alokasi APBN dan APBD telah banyak digelontorkan setiap tahunnya. Transparansi dan bukti konkret berupa kualitas dan kuantitas infrastruktur mesti ditonjolkan di depan dan disampaikan ke publik. Kalaupun akan ditambah dengan memanfaatkan dana haji, sifatnya hanyalah membantu. Wacana pemanfaatan dana haji jangan sampai menyiratkan ketidakmampuan, hingga memunculkan anggapan lepas tangan pemerintah dalam memenuhi janjinya melayani rakyat dengan infrastruktur memadai.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help