SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Kendali Dana Desa

KASUS Operasi Tangkap Tangan (OTT) dana desa di Pamekasan, Jawa Timur, menandakan bahwa pengelelola dana desa

Kendali Dana Desa
Warga Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang melakukan aksi demo menuntut pengelolaan dana desa lebin transparan di kantor Camat setempat, Selasa (9/5). 

Oleh Dasmi Husin

KASUS Operasi Tangkap Tangan (OTT) dana desa di Pamekasan, Jawa Timur, menandakan bahwa pengelelola dana desa belum sepenuhnya aman. Berbagai permasalahan desa terjadi hampir di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Aceh.

Pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong (ADG) seringkali menimbulkan gejolak, terutama di dalam komunitas masyarakat desa. Hal ini disebabkan karena tidak transparannya keuchik (kepala desa), kendala pencatatan dan pelaporan keuangan, kurang harmonisnya hubungan aparatur desa dengan tuha peut, dan lemahnya kendali dana desa.

Pelanggaran dana desa
Jika dilihat dari klasifikasi pelanggaran, maka pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh aparatur desa adalah pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Banyak desa melanggar ketentuan administrasi, misalnya aparatur desa mendanai kegiatan yang memang sudah dilarang secara tertulis oleh pemerintah.

Selain itu, aparatur dengan beraninya mendanai kegiatan di luar yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) atau kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana strategis (renstra) desa.

Selain itu juga berkaitan dengan pelanggaran pidana. Misalnya mengurangi volume pekerjaan, menggantikan spesifikasi material, kegiatan fiktif, pungutan liar (pungli), dan penyelewengan dana. Penyebabnya adalah faktor integritas dan lemahnya pengawasan. Bisa jadi pelanggaran ini dikarenakan ketidaktahuan aparatur desa terhadap regulasi yang ada. Bisa juga disebabkan karena unsur kesengajaan. Lemahnya sistem dan prosedur keuangan, menimbulkan niat jahat untuk melakukan kecurangan (fraud).

Baik dana yang bersumber dari pemerintah maupun dana yang bersumber dari desa perlu pengawasan yang ketat. Pengawasan yang terbatas sangat berisiko terjadinya penyelewengan. Apabila kondisi ini terus berlangsung, dipastikan akan menyebabkan kerugian negara. Kas negara terkuras untuk kegiatan yang tidak produktif dan tidak efesien. Oleh karena itu, dana desa yang melimpah sudah seharusnya dibentuk lingkungan pengendalian.

Jika dilihat dari aktivitas pengendalian pemerintah, sepertinya yang dijadikan ujung tombak sebagai pengawas di lapangan hanyalah para pendamping desa. Seperti diketahui bahwa pengadaan tenaga pendamping desa di Indonesia saat ini berjumlah sekira 28.000 orang dari total kebutuhan 40.000 orang. Jumlah ini masih kurang sehingga kondisi di lapangan terlihat empat desa di dampingi oleh satu orang tenaga pendamping desa. Tugas pendamping desa lebih dominan kepada tertip pelaporan dan penguatan administrasi keuangan.

Sebenarnya tanggung jawab penggunaan dana desa sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran (PA) yakni kepala desa. Artinya, kepala desa bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana desa. Untuk menjalankan program pembangunan desa, Kepala desa dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sekretaris, dan bendahara desa.

Jadi, jika pendamping desa diberikan tanggung jawab tambahan yakni ikut mengawasi penggunaan dana desa, maka dampaknya sangat kecil. Karena ada aparatur desa yang lebih berwenang. Usaha pencegahan terjadi praktik kecurangan di desa perlu diperhatikan. Harus ada pihak lain yang menjaga dan menjamin terlaksana struktur pengendalian intern pengelolaan dana di desa.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help