SerambiIndonesia/

Salam

Warga Sangat Repot Urus KTP Elektronik

Masalah kartu tanda penduduk (KTP) elektronik bukan hanya tenar karena skandal megakorupsi

Warga Sangat Repot Urus KTP Elektronik

Masalah kartu tanda penduduk (KTP) elektronik bukan hanya tenar karena skandal megakorupsi mencapai triliunan rupiah dan melibatkan pengusaha, pejabat, dan politisi top di republik ini. Akan tetapi, urusan KTP ini sangat merepotkan warga di mana-mana. Mulai ketiadaan blangko, kemacetan komputer dan printer, hingga persoalan-persoalan sikap pejabat dan pegawai terkait yang bikin warga kecewa.

Sebagai contoh, sudah sepekan ini warga di Kabupaten Singkil tak bisa mengurus KTP baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Singkil. Penyebabnya cukup unik. Bukan karena blangko kosong, melainkan blangko KTP tersebut disimpan di rumah Syasfin, Kepala Disdukcapil Aceh Singkil. Situasi jadi runyam karena sang kadis sedang berada di luar daerah pula.

Kabid Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Aceh Singkil, Samla, membenarkan bahwa proses cetak KTP elektronik sudah sepekan tidak bisa dilakukan karena blangko tak ada di kantor. Dalam sehari rata-rata ada 20 orang yang hendak mencetak KTP elektronik, setelah sebelumnya mereka diberikan surat keterangan sementara (suket) untuk kepentingan agar bisa menggunakan hak pilihnya saat Pilkada.

Melalui telepon, Syasfin mengakui menyimpan blangko KTP di rumahnya guna mencegah penyalahgunaan blangko. Sebab setiap lembar blangko KTP harus ia pertanggungjawabkan kepada Kementerin Dalam Negeri. “Saya simpan di rumah untuk mencegah kebocoran,” ujar Syasfin.

Persoalan sang Kadis mencegah kebocoran kita apresiasi. Tapi, kita juga mengecam sang Kadis yang karena “kebijakannya” itu telah menghambat banyak warga untuk mendapatkan KTP. Mestinya, mencegah kebocoran bukan cara demikian. Jika sampai menghambat warga untuk mendapatkan pelayanan cepat, itu merupakan tindakan yang tidak benar. Jadi harus diperbaiki. Blangko KTP mestinya tak harus dibawa ke rumah. Dan, jangan pula Kadis yang menyimpannya. terserah kontrolnya bagaimana, kita tak ingin mendikte.

Kemudian, kepada semua pejabat pelayan pembuatan KTP, kita ingin mengingatkan bahwa utuk urusan ini masyarakat jangan dibuat susah dan repot. Semuanya harus dilayani secara cepat.

Harus diingat, KTP bagi masyarakat merupakan dokumen yang sangat penting untuk banyak urusan. Misalnya, seperti ditegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masyarakat tak memiliki KTP Elektronik tidak bisa memperoleh banyak pelayanan dari instansi pelayanan publik lainnya.

Contohnya BPJS, jika NIK tidak muncul, maka hak dia sebagai penduduk Indonesia tidak akan bisa dipenuhi. Contoh lain dari pelayanan publik yang tak bisa didapatkan bila tak membuat KTP El yaitu layanan perbankan, layanan kepolisian, layanan kesehatan, layanan izin mendirikan bangunan, pengurusan dokumen keimigrasian, surat izin perkapalan, dan lain-lain.

Dengan fungsi KTP yang sepenting itu, sekali lagi kita berharap pejabat-pejabat terkait mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan itu. Sebab, tanpa KTP masyarakat nyaris tak bisa mendapatkan layanan apa-apa dari instansi horizontal dan vertikal lainnya.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help