SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Demokrasi Minim Konstruksi

PERNYATAAN yang disampaikan David Held, pakar politik yang sering mengulas persoalan dinamika demokrasi

Demokrasi Minim Konstruksi
Serambi Indonesia

Oleh Ziad Farhad

“Sejarah tentang paham demokrasi itu menarik ; sedangkan sejarah tentang demokrasi itu sendiri membingungkan.”

PERNYATAAN yang disampaikan David Held, pakar politik yang sering mengulas persoalan dinamika demokrasi dengan segala bentuknya, memang memiliki relevansi di tengah gaduhnya politik Indonesia yang cenderung semakin liar akhir-akhir ini. Artikulasi politik dalam bentuk liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sekterianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, dianggap telah “mengganggu” agenda demokrasi yang telah dibangun 19 tahun pascareformasi.

Sejarah tentang demokrasi memang telah menunjukkan bahwa jalan demokrasi yang “terlanjur” kita pilih bukanlah sebuah sistem yang hadir dengan sebuah buku petunjuk dan dapat diimplementasi dan beradaptasi dengan “ekologi” apa pun. Demokrasi adalah sebuah pantha rei, “seperti air yang mengalir”, sebuah adagium yang dipopulerkan Heraclitus, filosof Yunani kuno yang hidup jauh sebelum Socrates. Namun demikian, segala sesuatunya bermuara pada satu tujuan paling dasar, yaitu menciptakan kesejahteraan umat manusia (rakyat): bonum commune communitatis (kesejahteraan rakyat secara umum), bukan sebalikya, bonum commune hominis (kesejahteraan untuk kepentingan individual saja).

Sebagai bangsa plural dengan populasi 252 juta jiwa, tantangan kehidupan bernegara yang dihadapi Indonesia memang lebih kompleks. Pascareformasi 1998, demokrasi di Indonesia sebagai sebuah sistem bernegara dihadapkan pada dua tantangan besar, yaitu pada perspektif konstruksi ekonomi dan konstruksi politik.

Konstruksi ekonomi
Dalam konstruksi ekonomi, rilis World Bank menyebutkan, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan ekonomi terbesar ke-10 berdasarkan paritas daya beli, dan merupakan anggota G-20. Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan lebih dari setengahnya sejak 1999. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2017 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan telah turun menjadi 10,64%, lebih rendah dibandingkan September dan Maret 2016 yang masing-masing 10,70% dan 10,86%.

Namun di sisi lain, penelitian Oxfam dan Infid (International NGO Forum on Indonesia Development) beberapa waktu lalu yang menyebutkan, Indonesia sebagai negara yang berpredikat terburuk keenam dunia menjadi catatan penting. Selama dua dekade terakhir, ketimpangan antara kelompok terkaya dan kelompok yang lain di Indonesia mengalami peningkatan yang lebih cepat dibanding negara-negara di Asia Tenggara. Tak hanya itu, laporan tersebut juga mencatat kekayaan empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin.

Sementara itu laporan lembaga keuangan Credit Suisse 2016 menyampaikan bahwa 1% penduduk terkaya Indonesia menguasai 49,3% kekayaan Nasional dan 10% penduduk terkaya menguasai 75,7% kekayaan Nasional. Berbanding lurus dengan hal tersebut, data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per April 2017 menyebutkan, sekitar 57,6% total simpanan yang ada di perbankan Indonesia dikuasai oleh sekitar 0,12% masyarakat terkaya Indonesia.

Rilis BPS pun melansir pendapatan perkapita Indonesia pada 2016 adalah 3.605 dollar AS. Jika merujuk Zakaria (2003), berdasarkan pengalaman empiris selama 1950-1990, rezim demokrasi di negara-negara dengan penghasilan perkapita 1.500 dollar AS, yang dihitung berdasarkan PPP (purchasing power parity), mempunyai harapan hidup hanya 8 tahun. Sedangkan pada tingkat pendapatan per kapita 1.500-3.000 dollar AS, demokrasi dapat bertahan rata-rata 18 tahun.

Pada penghasilan per kapita di atas 6.000 dollar AS daya hidup demokrasi jauh lebih besar dengan probabilitas kegagalannya hanya 1/500. Titik kritis keberhasilan demokrasi suatu negara akan berada pada kisaran 6.600 dollar AS. Dengan capaian pendapatan per kapita Indonesia sebesar 3.605 dollar AS pada 2016, maka saat ini Indonesia belum berada dalam kondisi ideal bagi keberhasilan demokrasi dalam praksis ekonomi.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help