SerambiIndonesia/

Pimpinan DPRA Dianggap Terlambat

Rencana pimpinan DPRA yang akan menyurati Presiden dan DPR RI terkait pencabutan dua pasal dalam

Pimpinan DPRA Dianggap Terlambat

* Respons terhadap UU Pemilu

BANDA ACEH - Rencana pimpinan DPRA yang akan menyurati Presiden dan DPR RI terkait pencabutan dua pasal dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dianggap tidakan yang terlambat. Seharusnya, sikap tersebut diambil oleh DPRA sejak awal isu ini mencuat, apalagi saat itu Gubernur Aceh atas nama Pemerintah Aceh bersedia menandatangani keberatan pencabutan dua pasal tersebut.

Penyataan terlambatnya Pimpinan DPRA dalam mengambil sikap, disuarakan oleh anggota DPRA sendiri, yakni Kautsar Muhammad Yus, selaku anggota Komisi VII DPRA. “Kok baru akan mengirim surat, seharusnya surat itu dikirim 10 hari lalu atau seminggu lalu. Menurut saya, ini tindakan atau sikap terlambat dari pimpinan,” kata Kautsar kepada Serambi kemarin.

Hal itu dikatakan Kautsar menanggapi berita Serambi sebelumnya ‘DPRA akan Surati Presiden dan DPR RI’. Dalam berita itu, Ketua DPRA, Tgk Muharuddin mengatakan meminta Presiden dan DPR RI untuk mengembalikan dua pasal tersebut. “Saya pikir kita perlu jumpa dengan Presiden, dan audiensi dengan Pimpinan DPR RI,” kata Muhar usai menerima kunjungan anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma.

Kautsar mengatakan, sejak pimpinan dan beberapa anggota DPRA, termasuk unsur komisi I dan Banleg sibuk menanggapi penghapusan kewenangan Aceh tersebut, Kautsar mengira pimpinan DPRA bersama Pemeritah Aceh telah mengirim surat keberatan atau protes terhadap pencabutan itu. “Rupanya belum, saya baca berita Serambi hari ini (kemari -red), rupanya pimpinan baru akan menyurati, saya pikir sudah dikirim kapan-kapan. Berarti tak ada follow up apa pun, selain meeting dan pernyataan ke media,” sebut Kautsar yang berasal dari paratai yang sama dengan Muharuddin, yakni Partai Aceh.

Kautsar mengganggap sikap yang akan diambil itu sebagai sikap yang terlambat, karena menurut informasi yang ia peroleh bahwa UU Pemilu itu akan segera dilembarnegarakan pada Jumat mendatang atau paling lambat hari Minggu ini, karena UU tersebut sudah berusia 20 hari sejak diparipurnakan.

“Menurut tata cara pembuatan UU, setelah paripurna di DPR, tugas pemerintah selanjutnya melakukan evaluasi dan memberi penomoran UU dalam waktu maksimal 30 hari dan bisa lebih cepat,” katanya.

Kini, lanjut Kautsar, waktunya hanya tinggal 10 hari lagi. Ia berharap informasi tentang akan dilembarnegarakan UU Pemilu tersebut tidak benar, sehingga Pemerintah Aceh dan DPRA masih punya waktu panjang untuk melakukan lobi-lobi ke pusat.

Supaya tidak selalu terkesan terlambat, Pemerintah Aceh dan DPRA sebaiknya perlu segera membuat tim khusus untuk mengawal dan melakukan lobi-lobi di pemerintah pusat.

Mantan ketua Fraksi Partai Aceh ini menyarankan, tim khusus itu dimintakan kepada pihak ketiga atau pada konsultan di Jakarta yang nantinya bertugas memantau setiap pembahasan perundang-undangan.

“Tim ini harus bisa bersifat aktif bersama Pemerintah Aceh dan DPRA mendorong spirit MoU Helsinki dan UUPA, bisa masuk dalam setiap UU atau perundang-undangan yang baru meski perundang-undangan tersebut tidak spesifik bicara Aceh. Saya sudah usulkan kepada Pemerintah Zaini dulu dalam fraksi di DPRA, tapi pemerintah lama tak pernah peduli. Saya mengharapkan kepada pemerintah yang baru bisa concern terhadap hal ini,” harap Kautsar. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help