SerambiIndonesia/

DPRK Minta Pemko Tertibkan Swalayan

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meminta Pemerintah Kota (Pemko) menertibkan keberadaan

DPRK Minta Pemko Tertibkan Swalayan

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meminta Pemerintah Kota (Pemko) menertibkan keberadaan swalayan modern yang menjamur hingga ke pelosok desa. Kondisi itu dinilai dapat mematikan pengusaha-pengusaha lokal.

“Kita minta Pemko melalui dinas terkait agar selektif dalam memberikan izin untuk pendirian swalayan yang berkantor pusat di Jakarta atau berjejaring. Sayang pengusaha-pengusaha lokal,” kata anggota DPRK Banda Aceh, Daniel A Wahab, Sabtu (12/8).

Wakil Ketua Komisi B yang membidangi perekonomian itu menjelaskan, persoalan tersebut perlu disikapi pemerintah sehingga tidak sampai mematikan pengusaha lokal. Daniel menyarankan agar Pemko segera membuat qanun atau Perwal agar semua terproteksi dengan baik untuk melindungi pengusaha-pengusaha lokal.

“Kita tahu wali kota baru, Bapak Aminullah Usman berkomitmen untuk pembedayaan usaha kecil dan pengusaha lokal, maka kita minta kepada Pemko melalui dinas terkait agar menyusun kriteria pendirian swalayan modern jangan menjamur di semua wilayah kota,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu menambahkan, persoalan tersebut sudah disampaikannya kepada Wali Kota Aminullah Usman dan mendapatkan respon positif. Menurut Daniel, wali kota akan mengeluarkan perturan yang bisa menjaga perekonomian warga kota tetap stabil.

“Jika di semua desa berdiri swalayan besar, bagaimana nasib nyak-nyak atau pedagang kios? Kita bukan menolak tapi perlu ditertibkan,” pungkas Daniel A Wahab.

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Rizal Junaidi menyampaikan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait pembinaan pasar rakyat dan penataan toko modern. Pihaknya juga telah menyetop pemberian izin usaha pasar modern hingga keluarnya Perwal.

“Selama ini Pemko sudah sangat cukup arif dengan melakukan moratorium terhadap pasar modern, tapi belum ada payung hukum. Kini kami sedang membuat Perwal, dan data-datanya sudah lengkap,” kata Rizal, kemarin.

Diungkapkan, Perwal tentang pembinaan pasar rakyat dan toko modern diperkirakan selesai dua bulan ke depan. Saat ini, tambah Rizal, pihaknya sedang membuat kajian tentang berapa jumlah penduduk untuk satu toko modern, kedekatan toko modern dengan toko modern lain, dan toko modern dengan pasar rakyat.

“Itu semua kita atur dalam Perwal, termasuk jam operasionalnya pasar modern. Memang saat ini di Banda Aceh masih ada peluang empat unit lagi untuk toko modern, tapi jatah itu akan kita berikan untuk pengusaha lokal,” ujar dia.

Ia berharap, dengan kehadiran pasar modern bisa membawa dampak bagi kota. Bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi, tapi bagaimana membangun kerjasama dengan pengusaha lokal.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help