Penjajahan Sosial Rakyat Aceh

PERGANTIAN pemimpin kepala daerah dalam pemerintahan di Aceh sudah berulangkali terjadi, di mana

Penjajahan Sosial Rakyat Aceh
Serambi Indonesia

Oleh Tarmidinsyah Abubakar

PERGANTIAN pemimpin kepala daerah dalam pemerintahan di Aceh sudah berulangkali terjadi, di mana mereka berasal dari berbagai latar belakang profesi, seperti; akademisi, birokrat dan politisi. Pergantian pemimpin, biasanya bagi rakyat di suatu daerah adalah sebuah harapan besar untuk perubahan. Demikian pula dalam konsep perubahan sosial, pergantian pemimpin adalah prasyarat untuk tahapan mewujudkan perubahan sosial.

Puluhan tahun rakyat Aceh didera konflik bersenjata dan tentu mengalami tekanan fisik dan mental dalam dinamika politik Nasional, di mana secara mental tentu rakyat Aceh mengalami pelemahan-pelemahan. Ibarat manusia yang disiksa dengan setrum listrik, kemudian diberi makanan yang bergizi beberapa saat sebelum disetrum kembali di masa berikutnya. Proses ini yang kemudian melemahkan sensivitas dan menyebabkan syaraf kita tidak berfungsi normal sebagaimana manusia di belahan bumi lain yang lebih maju.

Dampak ini dapat menyebabkan sebagian dari rakyat Aceh menjadi lemah dan bodoh. Sebagian lainnya dapat saja menjadi cerdas atau lebih cerdas dari mereka yang hidup normal di provinsi lain, bahkan mereka yang berdomisili di ibu kota negara Jakarta.

Bagi mereka yang berhasil keluar negeri tentu mengalami kehidupan yang kontras dengan sebagian besar masyarakat Aceh yang berada di tanah Aceh itu sendiri. Mereka yang berdomisili di Eropa didukung oleh ranah politik yang sangat demokratis, pola hidup modernis dengan segala kemudahan. Tentu hal ini menambah referensi dasar yang dapat menggali secara mendalam sisi-sisi gelapnya kehidupan di Aceh.

Mwmperhatikan sikap kita yang terlalu mudah dideteksi oleh orang lain, bahkan kita paling mudah diadu-domba dan terlalu mudah dihancurkan, karena teman kita sendiri yang dapat jadikan lawan sebagai alat politik pihak lain. Karena pangkat dan jabatan menjadi perebutan lintas warga, karena menyediakan berbagai fasilitas hidup yang istimewa yang dapat mengundang semua warga untuk menariknya.

Warga dan pemimpin kita pun akan melakukan segala cara untuk memperlihatkan dia hebat, dia melupakan sikapnya itu sebagai cerminan mentalitas dan moralitasnya yang menghalalkan berbagai cara.

Semangat feodalisme
Struktur kehidupan sosial di Aceh yang masih diwarnai semangat penjajah (feodalisme) menjadi faktor penghambat utama dalam pengembangan sosial. Oleh karena itu, jabatan dan organisasi dapat dimanfaatkan sebagai alat pecah-belah yang paling murah dan efektif untuk menghancurkan kehidupan rakyat Aceh. Di mana jabatan-jabatan dan istilah dalam organisasi tersebut menjadi alat penundukan manusia satu dengan manusia lainnya. Sebagai contoh Panglima-panglima, Abu-abu, Teungku-teungku adalah alat yang efektif dan spesifik untuk melemahkan kesetaraan dalam kehidupan rakyat Aceh.

Definisi feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosio-politik yang dijalankan kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Dengan sebutan Panglima, Abu dan Teungku, maka seakan dibolehkan bagi dia untuk berbuat tanpa boleh ditanya dan tanpa pertanggungjawaban. Dengan kata lain ada hak imunitas atau kekebalan hukum secara tersirat bagi penyandang gelarnya dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Ketika pembangunan dijalankan oleh rezim demi rezim kehidupan rakyat tentu saja tidak pernah berubah. Karena begitu banyak “bengawan sosial” yang menguasai kehidupan rakyat Aceh secara keseluruhan. Apalagi kepala daerah yang terpilih terkadang sama sekali tidak paham dengan arah dan tujuan pembangunan rakyat itu sendiri.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved