Opini

Merawat MoU Helsinki dan Merevisi UUPA

PERDAMAIAN Aceh yang ditandai dengan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Merawat MoU Helsinki dan Merevisi UUPA
IST
Suasana diskusi Surah Damai 12 Tahun MoU Helsinki, di gedung Bale Gadeng Yogyakarta, Sabtu (12/8/2017). 

Oleh Zahlul Pasha

PERDAMAIAN Aceh yang ditandai dengan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI, kini telah berusia 12 tahun (15 Agustus 2005 - 15 Agustus 2017). Bagi sebuah usaha damai, ini adalah usia yang relatif matang dalam menciptakan komitmen dan iklim kondusif bagi upaya rehabilitasi pembangunan Aceh pascakonflik. Meskipun demikian, tidak semua komitmen yang tertuang dalam MoU Helsinki berhasil direalisasikan sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.

Dari 71 Pasal MoU Helsinki, terdapat 10 Pasal yang sampai saat ini belum terealisasi. Ada yang sudah diupayakan realisasinya oleh Pemerintah Aceh, namun terkendala di tingkat pemerintah pusat. Pertama, poin 1.1.3 menyangkut dengan nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh Legislatif Aceh setelah pemilu yang akan datang (2009). Kedua, poin 1.1.4 perbatasan Aceh (dengan Sumatera Utara, pen) merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956. Ketiga, poin 1.1.5 Aceh memiliki hak menggunakan simbol-simbol wilayah, termasuk bendera, lambang dan hymne.

Keempat, poin 1.3.1 Aceh berhak memperoleh dana melalui utang luar negeri. Aceh juga berhak menentapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral RI (Bank Indonesia). Kelima, poin 1.3.8 Pemerintah RI dan Aceh menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara pusat dengan Aceh. Keenam, poin 1.4.3 suatu sistem peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi dibentuk di Aceh dalam sistem peradilan RI.

Ketujuh, poin 1.4.5 semua kejahatan sipil yang dilakukan aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil (Pengadilan Negeri, pen) di Aceh. Kedelapan, Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh untuk diberikan kepada semua mantan pasukan GAM, semua tahanan politik yang memperoleh amnesti dan rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian jelas akibat konflik. Kesembilan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terealisasikan. Kesepuluh, pasukan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar Nasional.

Landasan penting
Satu mandat dari MoU Helsinki yang telah mampu mengubah arah pembangunan Aceh pascakonflik adalah pembentukan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Peraturan ini kemudian memberikan kesempatan lebih luas bagi Aceh untuk mengelola pemerintahan sendiri, baik dari sisi manajemen sumber daya alam, ekonomi dan politik. Kehadiran UUPA diyakini menjadi landasan penting yang dihadirkan negara bagi terwujudnya kesejahteraan dan perdamaian abadi di Aceh.

Meskipun demikian, layaknya MoU Helsinki yang masih menyisakan persoalan, hal yang sama juga dialami oleh UUPA. Seringkali ia dianggap bermasalah ketika norma pasal-pasalnya menegasikan kepentingan pihak atau kelompok tertentu, sehingga upaya hukum pun ditempuh untuk menilai kekuatan mengikatnya. Sejauh ini, setidaknya terdapat 5 pasal UUPA yang dianggap bermasalah, di antaranya ada yang telah dibatalkan MK melalui mekanisme judicial review, dicabut oleh DPR melalui proses legislative review, dan ada pula yang diabaikan sama sekali oleh pemerintah pusat.

Adapun rincian kelima pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, pengabaian Pasal 74 UUPA oleh MK. Satu klausul pasal yang diabaikan sejak undang-undang keistimewaan ini disahkan terkait dengan ketentuan Pasal 74 UUPA yang menentukan bahwa sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah di Aceh diselesaikan melalui Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi, MA tidak pernah mengadili sengketa hasil Pilkada Aceh karena MA menilai kewenangan mengadili sengketa pilkada telah dialihkan ke MK.

Kedua, pengangkatan Kepala Badan Reintegrasi dan Kependudukan Aceh oleh Mendagri yang menimbulkan polemik antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan Pemerintah Aceh mengklaim sesuai Pasal 110 dan 111 UUPA, kepala dinas, badan, dan kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah. Sedangkan Mendagri berpendapat bahwa pemerintah berwenang mengangkat Kepala Badan Reintegrasi dan Kependudukan Aceh berdasarkan Pasal 83A UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No.76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ketiga, pencabutan Pasal 256 UUPA yang mengatur calon perseorangan dalam Pilkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d dibatalkan oleh MK yang memberikan peluang bagi daerah lain untuk dapat mengajukan dirinya sebagai calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Putusan ini pula yang membuka “keran” demokratisasi di Indonesia, sehingga MK membolehkan calon kepala daerah di provinsi lain mencalonkan diri melalui jalur independen tanpa dukungan partai politik sama sekali. Satu hal yang belum pernah terjadi di Indonesia pada masa-masa sebelumnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved