SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Potret 72 Tahun Indonesia Merdeka

BEBERAPA bulan terakhir, Indonesia ditimpa oleh berbagai masalah krusial, yang membuat pemerintah belum

Potret 72 Tahun Indonesia Merdeka
SERAMBINEWS.COM/SENI HENDRI

Oleh Zulfata

BEBERAPA bulan terakhir, Indonesia ditimpa oleh berbagai masalah krusial, yang membuat pemerintah belum dapat mengantarkan negara ini ke arah yang lebih baik dan maju. Implikasi sosialnya secara tidak langsung menciptakan rakyat merasa kecewa terhadap kinerja pemerintah, terutama bagi pemerintah pusat. Berbagai masalah krusial yang dialami pemerintah pusat, di antaranya adalah kasus korupsi, narkoba, impor garam, abuse of power, hingga presidential threshold menjelang Pilpres 2019.

Benar bahwa menyelesaikan beberapa perkara kenegaraan tidaklah mudah, tetapi yang patut dipertanyakan adalah sejauhmana komitmen dan kesadaran pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara profesional. Kualitas kinerja pemerintah semestinya berbanding lurus dengan bertambahnya usia negara, bukan sebaliknya. Pola penanganan masalah hukum seperti kasus Novel Baswedan (penyidik KPK) yang sempat heboh di berbagai media, misalnya, seakan cukup memberikan informasi kepada publik tentang bagaimana potret penegakan hukum di Indonesia.

Berkaitan dengan nilai filosofis tema dan logo kemerdekaan, terdapat dua prinsip unrgensitas yang harus direfleksikan terhadap realitas kenegaraan dewasa ini, sehingga memberikan pemahaman yang jelas bagi rakyat Indonesia ketika memahami potret kemerdekaan RI. Dua prinsip urgensitas tersebut adalah prinsip kebersamaan dan prinsip pembangunan bangsa.

Fakta sosiologis membutikan bahwa pemerintah pusat belum serius menyemai dan menumbuhkan prinsip kebersamaan dan pembangunan bangsa tanpa terjebak dengan politik kepentingan golongan. Lain halnya dengan kasus Hak Angket KPK oleh DPR RI yang sudah cukup dijadikan indikator bahwa pemerintah pusat terkesan masih tersandung dengan politik kepentingan golongan.

Berdasarkan beberapa contoh dari potret kasus kenegaraan pemerintah di atas, dapat diasumsikan bahwa rakyat sangat sedih bahkan kecewa dengan perilaku pemerintah yang belum mampu mewujudkan aspirasi rakyatnya. Dan secara substansial, tidak berlebihan rasanya jika penulis beranggapan bahwa di balik kegembiraan dalam memperingati HUT Ke-72 Kemerdekaan RI, tersimpan kekecewaan rakyat yang berbalut perilaku nasionalis.

Logika memahami hari kemerdekaan ini sejatinya tidak hanya dari perspektif romantika perjuangan masa lalu, kegembiraan dan rasa syukur, melainkan memahami kemerdekaan juga harus berangkat dari perspektif kontemplatif dan mengevaluasi berbagai kesalahan yang dilakukan dalam tata kelola kenegaraan. Seperti kata bijak Melayu yang menjelaskan, “dengan memahami kesalahan kita dapat maju, dengan sering mengevaluasi diri kita dapat bersatu”.

Tiga potret
Sebagai bangsa yang plural, tantangan kenegaraan yang dihadapi oleh pemerintah dan warga negara Indonesia, tentunya juga bersifat plural. Agar tidak meraba-raba dan tersesat dalam memahami fokus kajian ini, terdapat tiga potret dalam memahami 72 tahun Indonesia merdeka: Pertama, potret politik, maju-mundurnya sebuah negara sangat tergantung dari arah dan power politik yang hidup dalam negara tersebut. Jika arus politik sejalan dengan prinsip-prinsip kenegaraan, maka dapat dipastikan negara akan cepat berkembang dan maju. Sebaliknya, jika arus politik tidak stabil, maka jangan harap negara akan maju, bahkan akan mengantarkan negara ke pintu kehancuran seperti runtuhnya negara Uni Soviet.

Dalam kajian nalar politik Indonesia, rakyat sulit membedakan antara golongan penyelamat dengan golongan penghianat. Alasannya bahwa para oknum elite politik telah menguasai “panggung sandiwara” politik negeri ini. Jadi, tidak heran ketika interpretasi pribadi yang bersifat idealis akan mudah berubah ketika sampai dalam perundingan politik golongan. Fenomena ini dapat dibuktikan melalui dinamika perilaku dan komunikasi politik ketika berada di dalam dan di luar perlemen.

Suka tidak suka, harus diakui bahwa sejak umur Indonesia dari 71 tahun sampai dengan 72 tahun, hasil kebijakan politik para elite politik secara umum belum berimplikasi secara efektif dan efisien terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah. Justru yang terjadi sebaliknya, kebijakan politik hanya dapat dirasakan oleh para elite dan masyarakat kelas atas. Beginilah potret politik Indonesia di usianya yang ke-72.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help