SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Hutan dan Konflik Sosial

MENGUTIP penjelasan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa

Hutan dan Konflik Sosial
AFP
Taman Nasional Gunung Leuser, dikagumi keindahannya oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. 

Oleh Yusrizal

MENGUTIP penjelasan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tentu penjelasan dalam UU Kehutanan tersebut memberikan sinyal bahwa keberadaan hutan harus dimaknai sebagai sebuah medium bagi keberlangsungan umat manusia. Kegagalan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan memunculkan berbagai akibat, di antaranya adalah deforestasi atau penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya terjadi bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir. Pelajaran mengenai banjir bandang yang terjadi di berbagai kabupaten/kota di Aceh, harusnya menjadi perhatian bersama perihal bagaimana mengelola potensi hutan tanpa merusak ekosistemnya.

Meredupnya fungsi hutan saat ini adalah akibat degradasi hutan yang dilakukan pada masa Orde Baru, di mana peranan sektor kehutanan sangat membantu perekonomian Indonesia pada saat itu. Pada periode tersebut, sumber daya alam dan sumber daya lainnya, telah diperuntukkan dan digunakan hanya sebatas mengejar nilai ekonomis, serta program ekspor untuk pelunasan hutang luar negeri secara bertahap. Selain itu, hutan juga menjadi surga bagi para cukong dalam meraup keuntungan dengan cara mengeksploitasi hutan secara masif. Inilah yang menjadi penyebab kondisi kehutanan kita yang jauh dari kata pengelolaan yang tepat.

Pengelolaan hutan saat ini seyogyanya dilaksanakan berbasis masyarakat, bukan berbasis pengusaha yang hanya berfikir demi keuntungan semata. Tentu kita ingat bagaimana usaha dan perjuangan para indatu (nenek moyang) kita dulu untuk melindungi hutan dengan baik, sehingga keberadaan dan keberlangsungan hutan saat ini masih dapat kita rasakan manfaatnya. Filosofinya bahwa mereka menjaga hutan tersebut dengan adat yang dipatuhi, serta dengan jiwa dan semangat kebersamaan. Ini dilandasi dengan kesadaran bahwa sumber daya alam (hutan) penting bagi kehidupan manusia, yang harus dikelola dan dijaga kelestariannya.

Semakin mengkhawatirkan
Kondisi hutan Indonesia saat ini, di Aceh khususnya sedang berada pada kondisi yang semakin mengkhawatirkan, antara lain karena: Pertama, penebangan liar (illegal logging); Kedua, perambahan kawasan yang merajalela untuk dijadikan perkebunan baik dilakukan secara perorangan maupun korporasi; Ketiga, kegiatan perdagangan secara ilegal tumbuhan dan satwa yang dilindungi, dan; Keempat, perihal kebakaran hutan dan lahan, baik yang disengaja maupun secara alami karena faktor alam/musim kemarau berkepanjangan, yang kemudian menjadi pencetus kebakaran hutan dan lahan.

Perihal modus operandi kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja, diyakini sebagai upaya tercepat, efektif, efesien dan murah sekaligus menyuburkan tanah dalam persiapan lahan, apalagi hutan dan lahan tersebut adanya sengketa antara masyarakat dan perusahaan. Pembakaran hutan juga menjadi pilihan yang rasional untuk klaim asuransi serta dengan sengaja melakukan pembakaran untuk menganti tanaman lama dengan tanaman yang baru. Inilah bentuk-bentuk dan motif dari tindak pidana kehutanan yang menjadi pemicu konflik. Untuk itu perlindungan dan pelestarian hutan menjadi suatu keniscayaan dalam lingkungan hidup.

Konsekwensi dari hak atas perlindungan hutan yang bertanggung jawab adalah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk mencegah terjadinya pencemaran/perusakan demi keberlangsungan hutan yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada kebijakan, rencana dan program pengawasan kehutanan yang dijiwai dengan semangat pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, sebagai upaya untuk menghindari pemicu konflik.

Akibat alih fungsi hutan yang masif berdampak pada kehilangan hutan secara drastis, tanpa memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar hutan. Alih fungsi hutan secara masif ini, tentunya menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat sekitar hutan. Kondisi ini diperparah lagi oleh hancurnya perekonomian mereka, kehidupan menjadi semakin sulit dan termarjinal dari sumber pangan dan ketersediaan air bersih dalam hutan.

Imbas dari kondisi tersebut memicu konflik-konflik lahan yang melibatkan perusahaan besar hutan tanaman dan perkebunan sawit, serta konflik juga terjadi antarkelompok masyarakat itu sendiri. Ini diakibatkan oleh ketimpangan dalam pengelolaan hutan tanpa memperhatikan kearifan lokal. Hal lain juga diakibatkan oleh lambatnya implementasi unit pengelolaan hutan, yaitu kesatuan pengelola hutan (KPH) sebagaimana diatur dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Kompas, 21/7/2017).

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help