SerambiIndonesia/

Hoaks dan Literasi Kritis

Penyebaran berita-berita bohong (hoaks) akhir-akhir ini cukup menyita perhatian

Hoaks dan Literasi Kritis

Oleh: BaunThoib Soaloon SGR, S.Ag.,M.Ag. | Staf Balai Bahasa Aceh

Penyebaran berita-berita bohong (hoaks) akhir-akhir ini cukup menyita perhatian. Bahkan ada yang menyimpulkan bahwa bangsa kita sedang mengalami darurat hoaks. Kekhawatiran ini tentu saja beralasan, mengingat informasi palsu, kebohongan, dan kabar burung yang beredar tak terkendali dapat memicu fitnah, kesalahpahaman, dan kecurigaan antar sesama warga.

Jika berlanjut, bukan tidak mungkin permusuhan akan bergejolak, konflik sosial akan meningkat, dan pada akhirnya mengancam stabilitas sosial politik nasional. Jadi, meskipun pada awalnya mungkin sederhana, informasi hoaks ibarat api yang ketika membesar dan menjalar semakin berbahaya dan sulit ditaklukkan.

Mungkin itu sebabnya pemerintah semakin gencar melakukan berbagai upaya dalam menangkal penyebarluasan berita negatif dan informasi hoaks. Hanya saja, langkah yang ditempuh akhir-akhir ini tampaknya lebih menonjolkan cara-cara tegas dan cenderung represif (misalnya pemblokiran dan pemidanaan), tetapi kurang memaksimalkan pendekatan lunak (sosialisasi dan edukasi persuasif).

Padahal, ditengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berbarengan dengan euforia keterbukaan dan kebebasan yang sedang melanda bangsa ini, upaya-upaya semacam itu relatif sulit dan berisiko, alih-alih gagal. Di negara yang paling otoriter sekalipun, hampir tidak ada mekanisme yang benar-benar dapat mengontrol setiap perilaku warga dalam berkomunikasi dan bertukar informasi di era global ini.

Daripada memperketat pengawasan dan menggunakan cara-cara paksa yang cenderung memperburuk citra pemerintah, pendekatan yang lebih persuasif melalui edukasi literasi kritis dapat menjadi alternatif yang lebih elegan dan efektif. Alternatif ini didasarkan pada asumsi bahwa pembuatan, penyebaran, dan pemaknaan informasi oleh publik mustahil dikendalikan sepenuhnya.

Siapa pun, termasuk mereka yang mengklaim memiliki otoritas dalam pengendalian komunikasi dan informasi, jauh dari kemampuan untuk mengontrol informasi apa saja yang akan diproduksi, direproduksi, diakses, dan disebarluaskan oleh setiap orang, terutama di dunia maya. Tidak jarang, informasi terlarang justru semakin mengundang penasaran dan rasa ingin tahu.

Memang tidak sulit memblokir media maupun konten berita yang dianggap berbahaya, namun sulit memastikan bahwa besok lusa, beberapa media lain dan berita serupa akan muncul sebagai gantinya. Di sisi lain, pendekatan regulasi dan hukum untuk meningkatkan kontrol terhadap media, informasi, dan penyiaran kerap kali memicu resistensi dan merusak reputasi pemerintah karena dipandang sebagai ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan.

Literasi kritis mengedepankan keterlibatan aktif warga masyarakat dan lebih menekankan swakendali individu daripada otoritas luar (pemerintah, orang tua, guru, tokoh, figur, dan siapa pun) dalam memaknai informasi (teks).

Beberapa konsep kunci literasi kritis menegaskan bahwa teks dalam pengertian luas selalu memuat sudut pandang dan kepentingan, baik secara terbuka maupun terselubung. Teks apa pun dibangun oleh berbagai keputusan, sikap, interpretasi, dan kesimpulan pembuatnya untuk tujuan tertentu (komersial, politis, ideologis, dan lainnya).

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help