SerambiIndonesia/

PAN: Berhentilah Mengurangi UUPA

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Aceh, Asrizal H Asnawi, menyayangkan sikap beberapa

PAN: Berhentilah Mengurangi UUPA
SERAMBINEWS.COM

* SURA Sebut YARA Cari Sensasi

* Terkait Upaya Mempertahankan UU Pemilu di Aceh

BANDA ACEH - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Aceh, Asrizal H Asnawi, menyayangkan sikap beberapa warga Aceh yang ingin melawan DPRA di Mahkamah Konstitusi (MK). DPRA telah memutuskan akan menggugat pencabutan dua pasal dalam UUPA melalui UU Pemilu yang telah disahkan Presiden beberapa waktu lalu.

Menurut Asrizal, mereka yang menjadi pihak terkait dalam gugatan DPRA tersebut tidak mengerti tentang kekhususan Aceh. Gugatan itu, ia jelaskan, dilakukan karena Pemerintah Pusat tidak menghargai kedaulatan Aceh. Pencabutan itu juga dilakukan tanpa berkoodinasi dengan DPRA.

“Hak-hak istimewa yang sudah diberikan pusat kepada kita kenapa kita sendiri yang merusaknya. Pasal demi pasal tentang kekhususan Aceh sudah dikebiri,” kata Asrizal kepada Serambi, Sabtu (26/8).

Apabila pencabutan pasal demi pasal itu terus berlanjut, sambung Asrizal, yakinlah, ke depan Aceh tidak akan memiliki apa-apa lagi, hasil dari perjuangan panjang rakyat Aceh di masa lalu dalam menuntut keadilan dan kesejahteraan dari pemerintah pusat.

Karena itu, dia meminta kepada warga Aceh yang ingin menjadi pihak terkait dalam gugatan UU Pemilu agar berfikir kembali untuk Aceh. “Berhentilah berusaha dan berfikir untuk mengurangi keistimewaan Aceh (UUPA), walau sekarang belum bisa dirasakan semua pihak dampak positifnya. Karena memang Peraturan Pemerintah (PP), turunan dari UUPA itu sendiri belum terealisasi,” ulas politisi PAN ini.

Seperti diketahui, YARA akan mendaftar diri sebagai pihak terkait ke MK atas gugatan DPRA terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu karena telah mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA. Gugatan itu akan didaftarkan setelah DPR Aceh mendaftarkannya pada Senin, (28/8).

Pihaknya akan mempertahankan undang-undang tersebut bersama pemerintah pusat. Ada pun warga Aceh yang memberi kuasa kepada YARA adalah, Farah Nurjannah SH warga Lhokseumawe, Yudhistira Maulana SH warga Aceh Timur, dan Rifa Chinitya SH warga Aceh Besar.

“Kami telah menerima kuasa dari beberapa warga Aceh yang akan maju sebagai pihak terkait untuk mempertahankan Pasal 571 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” kata Ketua YARA, Safaruddin SH, Jumat (25/8).

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help