SerambiIndonesia/
Home »

News

» Jakarta

Istri Cantik Terdakwa Kasus e-KTP Pernah Jadi Rekanan TNI/Polri, Ini Beragam Barang Pengadaannya

Inayah menjelaskan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa ia sering menjadi penyedia barang dan jasa untuk TNI dan Polri.

Istri Cantik Terdakwa Kasus e-KTP Pernah Jadi Rekanan TNI/Polri, Ini Beragam Barang Pengadaannya
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Istri siri terdakwa kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik Andi Narogong, Inayah (kanan) meninggalkan ruangan usai menjadi saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2017). Sidang itu beragenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. 

SERAMBINEWS.COM - Terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Andi Agustinus alias Andi Narogong ternyata memiliki istri yang juga berbisnis sebagai penyedia barang dan jasa.

Inayah, istri Andi, memiliki perusahaan yang pernah menjadi rekanan TNI dan Polri.

Hal itu diakui Inayah saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/8/2017). Inayah memberikan keterangan bagi terdakwa Andi Narogong.

"Lumayan banyak yang saya tangani, ada water cannon (meriam air), pengadaan Kaporlap," ujar Inayah kepada majelis hakim.

Baca: Siapa Sebenarnya Saksi Kunci Kasus e-KTP Johannes Marliem?

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Inayah menjelaskan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa ia sering menjadi penyedia barang dan jasa untuk TNI dan Polri.

Beberapa di antaranya, menjadi penyedia kaos loreng hijau, ponco baret, emblem dan perlengkapan lapangan lainnya.

Selain itu,  pengadaan peralatan kepolisian seperti AWC, water cannon dan rompi antipeluru.

"Itu dari 2001 sampai 2010 dengan Kepolisian dan TNI," kata Inayah.

Menurut Inayah, semua usahanya tersebut berbeda dengan sejumlah perusahaan yang dimiliki Andi.

Baca: Sebelum Tewas, Seseorang Pernah Antarkan Lamborghini ke Rumah Saksi Kunci e-KTP Johannes Marliem

Dalam melaksanakan pekerjaan, menurut Inayah, dia hanya dibantu oleh Andi terkait pemberian informasi yang dibutuhkan.

Dalam kasus ini, Andi Narogong didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam proyek e-KTP.

Menurut jaksa, Andi diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Selain itu, Andi berperan dalam mengarahkan dan memenangkan Konsorsium PNRI menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.(*)

Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help