SerambiIndonesia/

Ketua DPRA: YARA Alami Krisis Identitas

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, menyayangkan sikap Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang akan

Ketua DPRA: YARA Alami Krisis Identitas

BANDA ACEH - Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, menyayangkan sikap Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang akan melawan DPRA di Mahkamah Konstitusi (MK), terkait rencana lembaga dewan tersebut menggugat UU Pemilu yang telah mencabut dua pasal UUPA.

Rencananya, DPRA akan mendaftarkan berkas gugatan ke MK pada Senin (28/8) hari ini. Hal yang sama juga akan dilakukan YARA dengan mendaftar sebagai pihak terkait untuk mempertahankan berlakunya ketentuan UU Pemilu di Aceh.

“Dengan pernyataan YARA itu, kita harus bertanya, YARA itu siapa? Apakah dia Aceh atau bukan? Perilaku YARA ini sudah menyimpang, sudah terkena identity crisis, identitas keacehannya sudah hilang,” kata Muharuddin kepada Serambi, Minggu (27/8).

Politisi Partai Aceh ini menjelaskan, tujuan DPRA menggugat UU Pemilu adalah untuk meluruskan masalah antara Pusat dengan DPRA yang selama ini kerap terjadi, yang menafikan kewajiban untuk berkonsultasi dengan DPRA dalam setiap rancangan undang undang yang berkaitan dengan Aceh.

“Jadi jangan diterjemahkan bahwa gugatan ini karena DPRA ingin melawan pusat, tidak! Kita hanya ingin meluruskan masalah, selama ini pusat kebiasaan tidak melakukan konsultasi,” kata Muharuddin.

“Perlu kita tegaskan juga bahwa gugatan ini merupakan upaya untuk menjaga marwah Aceh. Maka semua kita harus bersama, termasuk YARA,” ujar Muhar lagi.

Oleh karena itu, Muharuddin mengajak semua pihak untuk bersatu mengawal UUPA, tak terkecuali YARA. “Kita mengajak dan berharap YARA bersama-sama dengan DPRA mengawal UUPA. Mari kita samakan persepsi, bahwa tanggung jawab menjaga keutuhan UUPA itu bukan hanya tugas DPRA, tapi tugas semua masyarakat Aceh, termasuk YARA,” ucapnya.

Terakhir, ia mengucapkan terima kasih kepada semua partai politik yang ada di DPRA, baik nasional maupun lokal, yang telah sepakat dalam persoalan ini. Menurut Muhar, ini menjadi kekuatan bagi DPRA untuk melakukan gugatan ke MK.

“Ini kita gugat secara kelembagaan, kita ingin menjaga marwah Aceh, jangan sampai UUPA hanya tinggal judul atau lapeknya saja, sedangkan isinya satu persatu dihapus,” pungkas Muharuddin.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help