Pungli JCH Miskomunikasi

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin angkat bicara terkait isu pungutan liar (pungli) terhadap jamaah calon haji

Pungli JCH Miskomunikasi
UMAT Islam melaksanakan shalat di luar Masjidil Haram di Kota Mekkah, Arab Saudi, Minggu (27/8). 

BANDA ACEH - Ketua DPRA, Tgk Muharuddin angkat bicara terkait isu pungutan liar (pungli) terhadap jamaah calon haji (JCH) asal Aceh yang heboh setelah dirilis Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf melalui laman Facebook-nya tiga hari lalu. Muhar mengatakan, persoalan pungli JCH yang santer itu sebenarnya hanya persoalan miskomunikasi yang berujung pada kesalahan persepsi.

“Setelah kita telusuri dan pelajari, ini hanya persoalan miskomunikasi yang kemudian berujung pada salah persepsi dan telah berpolemik di media hingga ke masyarakat. Ada yang tidak tersampaikan sehingga menimbulkan persepsi berbeda-beda,” kata Muharuddin, Minggu (27/8).

Seperti diberitakan sebelumnya, kabar tentang terjadinya praktik pungli tersebut dirilis Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf di laman Facebook-nya, Kamis (24/8). Beberapa JCH asal Aceh yang kini sudah berada di Arab Saudi, mengaku dimintai sumbangan uang oleh seseorang yang dikatakan Gubernur bernama Tgk Jamal.

Informasi yang dirilis Gubernur Irwandi Yusuf dikutip Serambi dan disiarkan menjadi berita utama edisi Jumat (25/8). Berita itu langsung mendapat respons dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari Jamaluddin Affan (Tgk Jamal) yang disebut-sebut melakukan pungli. “Minta ke gubernur, mana rekaman telepon dari jamaah yang dengan lancang menulis di koran dan Fb,” kata Jamal kepada Serambi melalui pesan layanan WhatsApp, Jumat (25/8).

Kemarin, dalam wawancaranya dengan Serambi, Ketua DPRA, Tgk Muharuddin menjelaskan, miskomunikasi yang dimaksudkannya dalam persoalan tersebut karena wacana yang ingin dilakukan oleh Jamaluddin Affan itu tidak tersampaikan secara baik kepada Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

Menurut Muharuddin, jika memang tujuan Jamaluddin Affan mengumpulkan 100 rial--dari dana baitul asyi yang diterima jamaah asal Aceh--untuk menambah lembaga wakaf Aceh, kemudian membantu mahasiswa Aceh di Arab Saudi yang menjadi temus (tenaga musim) haji, itu merupakan tujuan mulia. “Tapi dengan syarat, hal ini harus mendapat persetujuaan dari Pemerintah Aceh, tidak boleh sepihak. Tapi, saya lihat ini belum disampaikan yang bersangkutan ke gubernur, inilah yang saya maksud miskomunikasi dalam persoalan ini,” ungkap Muhar.

Seharusnya, kata Muhar, Jamaluddin Affan menyampaikan dulu maksud itu kepada Pemerintah Aceh. Jika telah mendapat persetujuan dari gubernur, baru kemudian hal ini disampaikan kepada jamaah. “Sehingga tidak terjadi salah paham atau miskomunikasi seperti baru-baru ini, kemudian salah persepsi antara kita semua,” katanya.

Tujuan dikonsultasikan kepada Pemerintah Aceh, lanjut Muhar, agar mekanisme pengutipan itu jelas dan tidak dianggap ilegal, jika memang perlu dan disetujui, Pemerintah Aceh pun bisa mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) terkait dana wakaf Habib Bugak tersebut. “Saya pribadi mengapresiasi niat mulia Tgk Jamal, tapi ya itu tadi, harus jelas mekanismenya, peraturan, atau hukumnya,” katanya.

Bagaimanapun, menurut Muhar, persoalan uang adalah persoalan sensitif. Karena itu, harus didasari dengan aturan yang jelas dan mengikat agar tidak muncul masalah. “Kutipan itu sensitif, memang tidak seberapa, tapi kan itu jadi persoalan kalau jumlah yang menyumbangnya banyak, akan timbul dugaan-dugaan. Kalau aturannya jelas, jamaah ikhlas, tujuaannya betul, saya rasa ini akan menjadi hal yang cukup mulia,” sebut Muharuddin.

Kepada Jamaluddin Affan, tambahnya, jika memang dalam beberapa hari ini sudah melakukan pengutipan sebagaimana santer diberitakan, agar menyetopnya dan uang yang sudah terlanjur diberikan oleh jamaah agar dikembalikan. “Saya rasa pending dulu, kita sarankan Pak Jamal jumpa dengan gubernur dan jelaskan hal tersebut. Kalau sudah mendapat persetujuan, baru boleh lakukan kembali. Karena bagaimanapun juga, soal wakaf baitul asyi ini tetap ada kaitannya dengan Pemerintah Aceh,” demikian Ketua DPRA.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved