SerambiIndonesia/

DPRA Daftarkan Gugatan ke MK

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk H Muharuddin S.Sos.l mewakili DPRA mendaftarkan permohonan

DPRA Daftarkan Gugatan ke MK

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk H Muharuddin S.Sos.l mewakili DPRA mendaftarkan permohonan judicial review (JR) terhadap norma hukum Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang No7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan didaftarkan melalui tiga kuasa hukum, yakni H Burhanuddin SH MH, Mukhlis Mukhtar SH, dan Zaini Djalil SH, di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (28/8).

Tgk Muharuddin sendiri hadir ke MK bersama Ketua Fraksi PA yang juga anggota desk gugatan DPRA ke MK, yakni Iskandar Usman Al-Farlaky, dan senator Aceh H Sudirman yang akrab disapa Haji Uma.

Ketua DPRA Tgk Muharuddin mengatakan, kedua pasal UU Pemilu tersebut telah mendegradasi keberadaan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UU No 11 Tahun 2006, dan prosesnya tidak pernah melibatkan DPRA.

“Kita mempersoalkan proses pembuatan Undang-Undang Pemilu tersebut yang tidak pernah berkonsultasi dan meminta pertimbangan DPR Aceh. Padahal, isinya menyangkut kebijakan tentang Aceh. Ketentuan soal meminta pertimbangan dan konsultasi dengan Aceh, itu diatur dalam undang-undang,” kata Tgk Muharuddin.

Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUPA, yang memerintahkan bahwa rencana pembentukan undang-undang oleh DPR RI yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Dalam pasal lainnya, yaitu Pasal 269 ayat (3) UUPA juga dinyatakan bahwa, “Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA.”

Ketika DPR RI dan Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pemilu atau UU No.7 Tahun 2017, menurut Tgk Muharuddin, sama sekali tidak pernah melakukan proses berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA.

Anggota Desk Gugatan DPRA ke MK, yang juga Ketua Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky menambahkan, tidak ada alasan bagi DPR RI dan Pemerintah tidak meminta pertimbangan dan konsultasi ke Aceh. “Ini kan soal aturan atau tata main yang harus diikuti bersama. Ke depan, dengan cara-cara seperti itu, UUPA yang menjadi kekhususan Aceh akan terus dipreteli,” ujarnya.

Pandangan senada disampaikan senator Aceh H. Sudirman. “Sudah sepantasnya Aceh melayangkan judicial review ke MK melalui DPRA yang menjadi representasi warga Aceh,” ujarnya. Sudirman yang akrab disapa Haji Uma sejak awal menyesalkan terbitnya UU Pemilu yang baru, yang di dalamnya menihilkan proses konsultasi dan permintaan pertimbangan kepada Aceh.

Sebelumnya dua anggota DPR Aceh, Kautsar dan Samsul Bahri alias Tiyong telah lebih awal mendaftarkan gugatan UU Pemilu tersebut ke MK. Kuasa hukum Kautsar dan Tiyong, Kamaruddin SH secara terpisah menyatakan apresiasi terhadap langkah DPR Aceh tersebut.

“Gugatan DPRA memang sedikit terlambat, kalah cepat dengan gugatan warga negara. Tapi tidak masalah, yang penting kita sesama Aceh saling menguatkan. Aceh harus menang. Kekhususan Aceh harus sama-sama kita pertahankan,” tukas Kamaruddin.

Kamaruddin berencana menghadirkan mantan anggota Pansus DPR RI pada tahun 2006 yang merumuskan UUPA sebagai ahli yang akan memberikan pandangan di depan persidangan MK.(fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help