SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Mengamputasi Hegemoni Birokrasi

CAPAIAN dan keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kinerja birokrasi

Mengamputasi Hegemoni Birokrasi
SERAMBI/FERIZAL HASAN

Oleh Miswar Fuady

CAPAIAN dan keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kinerja birokrasi. Sementara efektivitas kerja-kerja birokrasi sangat ditentukan oleh derajat integrasi dan sinergi antar unit-unit birokrasi yang ada. Prinsip integrasi dan sinergi ini sendiri hanya bisa dicapai melalui etos kerja dan kualitas leadership yang kuat dari para pimpinan organisasi birokrasi. Jika ditarik dalam konteks Aceh terkini, maka pertanyaan terpentingnya kemudian adalah bagaimana kondisi eksisting birokrasi Pemerintah Aceh saat ini? Apakah sudah seperti yang gambarkan oleh silogisme di atas?

Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita me-rewind sejenak pada satu moment Rapat Evaluasi Pembangunan pada masa pemerintahan Irwandi Yusuf periode 2007-2012 lalu. Dalam forum rapat itu dua orang kepala dinas ditanya berapa jumlah paket kegiatan dan realisasi keuangan di SKPA-nya masing-masing. Tanpa beban kedua kepala dinas ini menjawab dengan gaya yang nyaris sama, kurang lebih, “Mana urusan saya itu. Itu kan urusan Kabid program dan Kabag keuangan.”

Mamamia! Sungguh luar biasa arogan jawaban mereka. Buntut dari kejadian ini ada info menyebutkan kedua kadis ini kemudian mendapat “siraman rohani” yang cukup “lemak” dari Gubernur Irwandi Yusuf. Bagaimana tidak, sungguh tak terbayang rendahnya kadar leadership kedua kepala dinas ini. Bagi mereka bisa jadi itu adalah jawaban yang biasa, lazim dan standar yang sangat mungkin juga akan diucap oleh kepala-kepala dinas yang lain. Namun yang mereka tidak sadar, jawaban itu sesungguhnya adalah cerminan paling sahih betapa primitifnya etos kerja mereka sebagai seorang pimpinan birokrasi.

Meski beranjak dari kasus yang hanya melibatkan dua pimpinan SKPA, namun ini cukup menjadi indikasi bahwa inilah cerminan kondisi mainstream lemahnya kualitas kepemimpinan kepala SKPA di lingkup birokrasi pemerintahan Aceh selama ini --meski juga harus diakui bukan tidak ada pejabat-pejabat struktural SKPA yang cakap, jujur, berintegritas, memiliki determinasi kerja, dan kualitas leadership di atas rata-rata-- namun tetap saja mereka adalah minoritas di tengah kerumunan rekan-rekan mereka yang tidak becus.

Idealita vs realita
Kelemahan tersebut menjadi penanda gap yang luar biasa akut antara idealita dan realita, dalam kerja-kerja birokrasi pemerintahan Aceh sebagaimana ditunjukkan oleh kontradiksi-kontradiksi berikut: Pertama, birokrasi adalah lembaga teknis. Oleh karena itu, cara kerja dan berpikir seorang pimpinan birokrasi itu harus taktis. Ia memiliki fungsi dan peran vital: membangun integrasi, skema dan arah kerja, mengonsolidasi sumberdaya, mengawal dan meng-update setiap proses dan tahapan pekerjaan, mendelegasi pekerjaan --bukan hanya sekadar memberi perintah-- dan meluruskan jalan ketika arah dan proses-proses kerja birokasi stagnan dan mengalami disorientasi, serta mengambil inisiatif kebijakan-kebijakan solutif atas berbagai permasalahan yang dihadapi.

Namun realitanya, bak seorang pemimpin politik banyak top pimpinan birokrasi pemerintahan Aceh selama ini cenderung gemar bergaya dan memainkan peran-peran simbolik, berpidato tentang narasi-narasi besar yang bersifat normatif. Mereka mengeksploitasi lembaga birokrasi sebagai unit kekuasaan, membangun citra diri sebagai sosok “dewa” di mata para staf/bawahan yang berada di bawah kekuasaannya. Fungsi dan peran-peran yang dimainkannya pun kemudian hanya berkutat antara menjadi opinion-maker dan story-teller, baik di media, di ruang-ruang publik, maupun di depan para bawahan pada kesempatan apel pagi Senin atau rapat-rapat internal. Hanya melakukan kerja-kerja ritualis-adiministratif, seperti berpidato dan berkhutbah tentang kinerja dan kedisiplinan, membuka rapat-rapat, menanda-tangani surat-surat, SK, dan SPPD; dan kerja-kerja resepsionis-elitis, menerima tamu dan mengobral perintah ke bawahan. Hanya itu.

Kedua, jabatan pimpinan birokrasi menuntut kualitas tanggung-jawab, determinasi, komitmen, dan keberanian mengambil resiko. Hanya dengan kualitas-kualitas inilah seorang kepala birokrasi betul-betul bisa menjadi leader, pemimpin yang memiliki kemampuan menggerakkan roda birokrasi dalam fungsinya sebagai operator sekaligus eksekutor pembangunan. Kepala birokrasi adalah seorang panglima perang yang mengambil risiko terbesar dengan berdiri di garda terdepan memimpin prajuritnya di medan tempur. Bukan raja yang berdiri jauh di belakang, menonton pertempuran sambil bersiap-siap melarikan diri ketika prajuritnya kalah.

Ini idealnya. Namun kenyataannya banyak pimpinan birokrasi Pemerintah Aceh yang memposisikan dirinya sebagai bos yang mengeksploitasi bawahannya dalam budaya kerja disposisi. Beban kerja diturun-tumpahkan dari struktur pimpinan paling atas hingga sampai level paling bawah; staf dan tenaga kontrak. Akhirnya pekerjaan menumpuk di tingkat staf dan tenaga kontrak yang di sisi lain justru sering menjadi korban yang tak berdaya oleh penerapan politik “kedisiplinan” versi pimpinan; versi yang sering membuat publik, media, bahkan tak kurang pengamat pun bisa terkecoh.

Sementara unsur pimpinan hanya menjadi tukang perintah yang cuma tahu beres; apa sudah siap? Ketika jawabannya negatif ia tinggal marah-marah ke bawahan. Sebaliknya ketika jawabannya positif mereka menepuk dada, mengambil kredit, menjadi selebritis atas jerih payah anak buahnya. Inilah bentuk-bentuk relasi eksploitatif yang terjadi di tubuh birokrasi pemerintah Aceh selama ini, persis seperti ungkapan “ikan kecil dimakan ikan besar”.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help