SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Pentingnya ‘Fit and Proper Test’ Pejabat

MENURUT UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan kebijakan dan manajemen

Pentingnya ‘Fit and Proper Test’ Pejabat

Oleh Amri dan Nasrul Hadi

MENURUT UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan.

Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, masing-masing sebagai gubernur dan wakil gubernur, perlu menata dan membenahi manajemen birokrasi pemerintahan, terutama soal penempatan aparaturnya. Satu langkahnya adalah melakukan fit and proper test untuk calon pimpinan Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) sebagai bentuk keterbukaan, dan bukan hanya job fit, yaitu rotasi jabatan dari pemerintahan sebelumnya.

Pentingnya bagi Irwandi melakukan pembenahan birokrasi melalui fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) pejabat SKPA harus menjadi pertimbangan besar di awal pemerintahan mereka dalam menentukan siapa orang yang layak dan memiliki potensi untuk memimpin SKPA sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan disiplin ilmu serta skill masing-masing personel. Ini sebagai langkah reformasi birokrasi di pemerintahan Aceh dalam upaya melakukan pembaruan dan perubahan terhadap sistem penyelengaraan pemerintahan yang menyangkut dengan aspek-aspek kelembagaan, tatalaksana dan sumber daya aparatur pemerintah, sehingga terwujudnya good governance.

Bukan hal baru
Sebenarnya fit and proper test bukanlah hal yang baru di dunia birokrasi untuk mencari pejabat berkompeten, profesional dan memiliki jiwa kepemimpinan. Namun, dalam praktiknya sangat jarang dilakukan, sehingga kinerja kepala SKPA dinilai sering tidak memuaskan disebabkan belum mampu, atau karena jenjang karier instan alias kurang pengalaman. Ini mungkin karena tidak serius pada saat melakukan uji kelayakan bagi kepala SKPA yang bersangkutan. Apalagi diikuti dengan perbedaan pandangan politik, maka mutasi pejabat sering terjadi.

Pemerintahan Irwandi-Nova memiliki tantangan besar untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan melalui tahapan penyeleksian terhadap ASN dari tahapan administrasi hingga fit and proper test dengan sangat objektif. Hal ini untuk menentukan kepala SKPA yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Apabila hal ini tidak dilakukan dengan serius, maka yang terjadi adalah timbulnya berbagai masalah, seperti lingkungan kerja yang tidak sehat, tidak ada konsep dan aksi yang jelas dalam pembangunan, memiliki hubungan tidak baik di antara lembaga dan pelayanan publik amburadur. Fit and proper test juga bermanfaat untuk menilai kelayakan pejabat sesuai passion diri. Apa bila tidak sesuai passion diri, maka kepala SKPA tersebut tidak profesional, tidak kompeten, dan menjadi beban dalam bekerja.

Dimaksud passion diri, kompeten dan profesional di atas, sebagai contoh misalkan kepala dinas pendidikan seharusnya diisi oleh orang ahli di bidang pendidikan dan memiliki jenjang karir di dinas pendidikan. Demikian juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) seyogyanya diisi oleh ahli perencanaan. Kalau hal ini dilakukan kemungkinan besar kinerja kepala SKPA tidak berapor merah.

Sebenarnya dengan adanya fit and proper test ini membangun kinerja kepala SKPA karena penempatannya sesuai dengan keahlian dan profesionalisme mereka, sehingga kualitas manajerial serta kemampuan dan integritas calon pejabat bisa dinilai. Selain itu, fit and proper test turut memotivasi staf perkantoran untuk meningkatkan kinerja, karena proses seleksi kepala SKPA berdasarkan kemampuan dan keahlian, bukan faktor orang dekat dan lain sebagainya. Hal tersebut juga bisa mempersempit bahkan menghambat terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme, serta politik balas jasa dalam konotasi negatif.

Namun demikian, selain peluang positif dengan adanya fit and propertest. Uji kepatutan dan kelayakan ini diprediksi juga memiliki hambatan, tidak berjalan secara objektif, transparan dan akuntabel, serta memiliki standar akademis masih kurang baik. Sehingga masyarakat menilai hal ini dikarenakan ada intervensi partai politik, politisi, pengusaha dan lain sebagainya. Namun, Irwandi-Nova tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan tersebut.

Metode seleksi
Menurut Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang digunakan untuk metode seleksi meliputi: Administrasi 10%-15%; Makalah 10%-15%; Uji Kompetensi (Managerial dan Leaderships) 30%-40%; dan Wawancara (Teknis dan Sosiokultural) 30%-40%. Komposisi manajemen Tim Seleksi internal pemda 45% dan eksternal 55%. Yang paling penting dipahami adalah Tim Panitia Seleksi tidak boleh terlibat politik praktis. Bukan penasihat, pimpinan atau anggota partai politik.

Selain itu, dalam reformasi birokrasi melalui fit and proper test Irwandi jangan hanya terkesan job fit, artinya rotasi jabatan pimpinan tinggi antardinas di provinsi Aceh. Kalau hanya dilakukan job fit, berarti Irwandi belum optimal melakukan reformasi birokrasi. Sehingga sangat sulit bagi Irwandi di kemudian hari untuk mewujudkan visi-misinya yang telah dijanjikan kepada masyarakat Aceh. Oleh karenanya, ini adalah langkah awal bagi Irwandi-Nova dalam mewujudkan pembangunan Aceh melalui pimpinan SKPA yang kompeten.

Oleh karenanya, pemerintahan Irwandi-Nova perlu melakukan reformasi birokrasi melalui fit and proper test (seleksi terbuka jabatan) terhadap calon pimpinan SKPA. Hal ini sebagai langkah awal mewujudkan pemerintahan yang kompeten, yang diisi oleh orang profesional dan berintegritas. Dengan demikian, pemerintahan Irwandi-Nova bisa lebih diperhitungkan dengan SDM yang handal dan penempatan sesuai jalur karier, bukan hasil balas budi dan lain sebagainya. Semoga!

* Dr. Amri, SE, M.Si., Director Center for Public Policy and Development Studies (CPDS@Aceh). Email: za_am68@yahoo.co.id
* Nasrul Hadi, SE., Ketua Pembinaan Aparatur Organisasi Badko HMI Aceh. Email: nasrulhady@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help