SerambiIndonesia/

RS Rujukan, Lebih Cepat Lebih Baik

Pemerintah Aceh melakukan dua hal sekaligus untuk memberi pelayanan kesehatan secara maksimal kepada

RS Rujukan, Lebih Cepat Lebih Baik
MAHASISWA melakukan orasi di Gedung DPRA, Banda Aceh, Senin (24/10). Mereka menolak persetujuan dalam sidang paripurna DPRA tentang pinjaman luar negeri untuk pembiayaan pembangunan tiga RS regional dan satu RS kanker di kompleks RSUZA lama. 

Pemerintah Aceh melakukan dua hal sekaligus untuk memberi pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat Aceh. Selain berupaya menyederhanakan prosedur layanan kesehatan melalui JKA-Plus, Gubernur Irwandi Yusuf juga sedang berusaha merealisasikan rencana pembangunan lima rumah sakit (RS) rujukan regional setara RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh. RS regional tersebut berlokasi di Meulaboh, Tapaktuan, Takengon, Bireuen, dan Kota Langsa.

“Saya harap Pemko Langsa mendukung penuh rencana ini. RS regional di Kota Langsa akan menjadi rujukan wilayah timur, mencakup Kota Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang,” kata Irwandi seusai melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa, Usman Abdullah dan Marzuki Hamid.

Tujuan RS rujukan regional untuk mengatasi antrean panjang pasien rujukan saat berobat. Sebab, selama ini pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Aceh belum berjalan baik bahkan sering terjadi penumpukan pasien yang cukup banyak di rumah sakit tertentu, terutama RS rujukan provinsi.

Merespons harapan gubernur, Usman Abdullah mengatakan, pembangunan RS regional di Langsa terkendala pembebasan lahan dengan PTPN I yang sangat rumit. “Sebagian besar lahan di Kota Langsa milik PTPN I. Apa masih layak ada perkebunan di kawasan kota,” tanya Usman Abdullah yang akrab dipanggil Toke Seu’uem.

Sampai kemarin, dari lima wilayah yang sudah ditetapkan untuk pembangunan RS regional, hanya di Aceh Barat dan Aceh Selatan yang pembebasan tanahnya sudah tuntas.

Terkait lahan itu hanya soal kemauan berurusan saja. Baik dengan masyarakat maupun dengan pihak lain. Sebab, sesungguhnya kendala utama adalah bukan masalah lahan, tapi soal duit. Namun, untuk urusan duit ini, ternyata menurut anggota DPRA, Zaenal Abidin, “Aceh memiliki dana cukup untuk pembangunan lima RS rujukan regional. Ya, dananya bersumber dari dana otonomi khusus. Yang penting pemerintah serius.” Zainal malah berharap dalam masa kepemimpinan Irwandi-Nova, kelima RS regional itu rampung dan beroperasi.

Dana yang dibutuhkan untuk membangun lima RS rujukan regional di Aceh, diperkirakan mencapai Rp 1,75 triliun dengan rincian satu rumah sakit Rp 350 miliar. Tapi, untuk tahun ini Pemerintah Aceh telah memplotkan dana Rp 100 miliar untuk membangun tiga RS rujukan regional yaitu di Meulaboh, di Aceh Selatan, dan di Aceh Tengah.

Untuk percepatan realisasi pembangunan kelima rumah sakit rujukan itu, mestinya Pemerintah Aceh bersama DPRA lebih menunjukkan lagi keseriusannya, terutama dalam soal pengalokasian angggaran. Sebab, jika hanya menganggarkan Rp 100 miliar dalam setahun, tentu akan sangat sulit bisa rampung dalam tiga atau empat tahun.

Oleh sebab itu, anggaran dari provinsi minimal Rp 300 miliar setiap tahun. Dan, diupayakan juga dukungan dana dari APBK setiap kabupaten/kota terkait, tentu akan mempercepat realisasi.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help