SerambiIndonesia/

KIP-Panwaslih Disarankan Ikut Menggugat

Permohonan judicial review oleh dua anggota DPR Aceh, Kautsar dari Partai Aceh (PA) dan Samsul Bahri

KIP-Panwaslih Disarankan Ikut Menggugat
mahkamahkonstitusi.go.id

* Sidang Perdana Gugatan Kautsar dan Tiyong di MK

* Terkait Gugatan Pasal UU Pemilu

JAKARTA - Permohonan judicial review oleh dua anggota DPR Aceh, Kautsar dari Partai Aceh (PA) dan Samsul Bahri alias Tiyong dari Partai Nanggroe Aceh (PNA), Selasa (5/9), mulai bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Agenda pendahuluan pemeriksaan permohonan.

Hakim panel yang diketuai I Dewa Gede Palguna dengan anggota Aswanto dan Wahiduddin Adam, sempat menanyakan istilah Tiyong saat kuasa hukum pemohon, Kamaruddin SH, memperkenalkan nama-nama pemohon.

“Tiyong itu adalah nama lain dari Samsul Bahri. Tiyong itu adalah nama sandi dari Samsul Bahri pada saat perjuangan dulu,” jelas Kamaruddin.

Samsul Bahri dan Kautsar yang juga hadir dalam ruang sidang tampak senyum-senyum mendengar pertanyaan hakim. “Karena yang ditanya adalah kuasa hukum, maka yang jawab pertanyaan hakim itu kuasa hukum. Kalau saya yang ditanya, pasti saya jawab,” kata Tiyong seusai sidang.

Dalam sidang perdana itu, hakim panel juga menyarankan supaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panwasih Aceh ikut menggugat. Menurut Hakim KIP dan Panwaslih memiliki keterkaitan langsung dengan perubahan Undang-Undang Pemilu yng baru atau UU No.7 Tahun 2017.

Terhadap usulan tersebut, Kautsar mengatakan, saran hakim sangat logis karena memang ada kaitan langsung. “Bagus kalau KIP dan Panwaslih ikut menggugat,” kata Kautsar.

Dalam kesempatan itu, hakim juga menanyakan tentang legal standing atau kedudukan hukum para pemohon, kaitannya dengan pasal UU Pemilu yang di gugat. Kuasa hukum Kamaruddin, menjelaskan, Kautsar dan Samsul Bahri adalah anggota DPR Aceh yang salah satu tugnya adalah merekrut anggota KIP Aceh dan Panwaslih Aceh.

“Dengan adanya perubahan UU Pemilu, fungsi melakukan rekrutmen itu sudah tidak ada lagi, karena semuanya beralih ke KPU dan Bawaslu,” ujar Kamaruddin.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help