SerambiIndonesia/

Salam

Mestinya Gepeng tak Berkeliaran

Aceh memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) di atas Rp 14 triliuan.

Mestinya Gepeng tak Berkeliaran
Shutterstock

Aceh memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) di atas Rp 14 triliuan. Namun, kekuatan keuangan daerah sebesar itu ternyata tidak mampu menangani persoalan gelandagan dan pengemis (gepeng).

Buktinya, saban hari mereka (gepeng) terlihat berkeliaran di sepanjang lampu merah, warung kopi, rumah sakit, dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya. Kondisi ini tentu saja sangat mengganggu kenyamanan warga dan juga berbahaya bagi si gepeng, terutama saat berada di lampu merah.

“Harusnya Dinas Sosial Provinsi dan juga Dinas Kabupaten/Kota bisa menertibkan mereka, membawanya ke panti-panti sosial untuk didik menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa,” kata seorang pemerhati masalah sosial di Jakarta, Eddy Rachmat Waluna.

Menurutnya, sebagai anak bangsa para gepeng tersebut tidak pantas berkeliaran di jalanan. Tetapi, mereka harus dimanusiakan, apalagi mengingat usianya ada yang masih anak-anak, yaitu 4-5 tahun.

Untuk itu, langkah Pemerintah Aceh yang akan memandirikan sebanyak 100 gepeng dengan cara memberi bantuan usaha mandiri dari Kementerian Sosial (Kemensos), pantas diapresiasikan. Apalagi setiap gepeng akan mendapatkan bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp 5 juta.

“Untuk mendapatkan program ini bukan hal yang mudah. Kita sangat berterima kasih atas kepercayaan ini. Ini sangat membantu Pemerintah Aceh dalam menanggani permasalahan gepeng,” kata Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (RSTS & KPO) Dinas Sosial Aceh selaku Koordinator Pendamping, MY Putra Utama.

Bantuan itu nantinya akan disalurkan ke rekening calon penerima, dan selanjutnya akan dimonitor oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) pendamping yang dipilih oleh Kemensos melalui proses verifikasi. Dalam program ini, LKS yang terpilih adalah Yayasan Permata Atjeh Peduli (YPAP).

“Seluruh pendamping yang akan mendampingi para gepeng penerima bantuan UEP saat ini sedang mengikuti pemantapan pendamping di Bekasi,” ucap Putra kepada Serambi, Selasa (5/9).

Namun, perlu diingat bahwa pemberian modal usaha seperti itu tidak selamanya membuahkan hasil sesuai harapan. Para gepeng tersebut biasanya tidak lama-lama berada di kampung halamannya, kecenderungan balik kembali ke kota sangat tinggi.

Hal ini disebabkan ada pihak-pihak tertentu yang mengondisikannya. Ada sindikat yang berada di belakang mereka, misalmnya menjemput kembali mereka di kampungnya, sehingga hanya dalam waktu beberapa bulan para gepeng itu sudah berada kembali pusat-pusat kota, baik provinsi maupun kabupaten.

Untuk mengantisipasi para sindikat ini, setidaknya ada dua langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama, menangkap semua gembong sindikat yang mempekerjakan anak-anak dan penyewa anak-anak, dan yang kedua menuntut gembong sampai ke pengadilan, menghukum berat lalu memulangkannya ke kampung halaman. Nah?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help