SerambiIndonesia/

KIP dan Panwaslih jangan Latah

Pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada, meminta penyelenggara pemilu di Aceh

KIP dan Panwaslih jangan Latah

* Terkait Saran Hakim MK untuk Gugat UU Pemilu

BANDA ACEH - Pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada, meminta penyelenggara pemilu di Aceh (KIP dan Panwaslih) jangan sampai latah dan ikut-ikutan menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Aryos menyampaikan hal tersebut menanggapi Hakim Panel Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyarankan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) agar ikut menggugat UU Pemilu.

“KIP dan Panwaslih Aceh sebaiknya tidak latah sebagai pihak yang berperkara dalam gugatan UU Pemilu. Penyelenggara harus hati-hati dalam meyikapi polemik UU Pemilu ini. Tujuannya untuk menjaga profesionalitas dan netralitas. Lebih baik buat kajian dan pahami masalah sebelum memutuskan untuk menggugat,” kata Aryos Nivada, kepada Serambi, Kamis (7/9).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam sidang perdana atas permohonan judial review UU Pemilu yang dilayangkan dua anggota DPRA, Kautsar dan Samsul Bahri di MK, Selasa (6/9), hakim menyarankan agar KIP dan Panwaslih juga melakukan gugatan yang sama. Menurut Hakim, KIP dan Panwaslih memiliki keterkaitan langsung dengan perubahan Undang-Undang Pemilu baru tersebut.

Aryos mengatakan, memang ada kasus dimana penyelenggara pemilu ikut menggugat ke MK terkait pemilu. Tapi harus dipahami, hal itu dilakukan sejauh produk UU itu berpengaruh langsung terhadap kemandirian penyelenggara pemilu, maka gugatan itu dapat dibenarkan. “Itu seperti KPU RI menggugat UU Pilkada serentak di tahun 2016 lalu ke MK,” kata Aryos.

Berbeda halnya dengan gugatan yang berlandaskan pada UUPA kali ini, dimana yang digugat adalah tentang kedudukan KIP dan Panwaslih yang merupakan hirarki dari KPU RI dan Bawaslu. “Kedudukan penyelenggara pemilu di Aceh merupakan satu kesatuan dengan penyelenggara di tingkat pusat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 12 UUPA,” jelas Aryos.

Menurutnya, pengelenggara pemilu di Aceh dalam merespons polemik pencabutan dua pasal UUPA--pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)—bagai dua sisi mata uang. Satu sisi, penyelenggara memiliki motif kepentingan personal dengan kehadiran UU Pemilu baru itu, sebab UU Pemilu berpotensi meminimalisir, bahkan pada tingkat tertentu dapat mereduksi kontrol dan pengaruh parlemen lokal (DPRA/DPRK) dalam mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu di Aceh.

“Di sisi lain, justru apabila penyelenggara tidak melibatkan diri sebagai pihak penggugat, maka penyelengara pemilu dianggap turut andil dalam proses mengkebiri kekhususan Aceh. Dimana kekhususan Aceh dalam penyelenggaraan pemilu salah satunya adalah mekanisme rekrutmen oleh parlemen lokal,” ujar Peneliti Jaringan Survey Inisiatif (JSI) ini.

Aryos Nivada juga mengingatkan agar jangan sampai ada partai politik yang menggiring penyelenggara untuk menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help