SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Revitalisasi Tata Kelola Wakaf Aceh

POLEMIK pungutan liar dana Baitul Asyi ketika berlangsungnya pembagian dana wakaf untuk para Jamaah

Revitalisasi Tata Kelola Wakaf Aceh
BENDAHARA Baitul Asyi, Muhammad Sayid membagikan uang Baitul Asyi kepada JCH Kloter 1 Aceh di Mekkah, Minggu (21/ 8) pagi waktu setempat. 

Oleh Fahmi M. Nasir

POLEMIK pungutan liar dana Baitul Asyi ketika berlangsungnya pembagian dana wakaf untuk para Jamaah Calon Haji (JCH) asal Aceh di Mekkah, Aran Saudi, yang sempat menjadi berita utama di berbagai media di Aceh dan menjadi trending topic di media sosial sudah berakhir. Sisi positif dari peristiwa ini adalah melahirkan kembali atensi masyarakat Aceh terhadap keberadaan Baitul Asyi, seperti yang terjadi pada 2006 ketika pertama sekali JCH Aceh menerima pembagian dana wakaf hasil dari keuntungan pengelolaan aset wakaf yang dimiliki Baitul Asyi.

Peristiwa ini harus dijadikan sebagai momentum bagi kita untuk melihat bagaimana keberadaan institusi wakaf yang ada di Aceh. Apakah ada institusi wakaf di Aceh yang dikelola seperti halnya Baitul Asyi di Mekkah itu? Apakah ada hasil tata kelola wakaf di Aceh yang memberikan kontribusi secara finansial kepada masyarakat? Kalau tidak ada, di mana silapnya? Tentu ada mata rantai yang terputus yang perlu ditelusuri untuk merevitalisasi lembaga wakaf di Aceh.

Dilihat secara statistik tanah wakaf di Indonesia berdasarkan data dari situs Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI pada 30 Agustus 2017, luas tanah wakaf di Aceh lebih kurang 7.920,59 hektare yang terletak di 10.940 lokasi atau 16,54% dari luas tanah wakaf di seluruh Indonesia.

Sayangnya aset tanah wakaf di Aceh yang seluas itu tidak dapat memberikan kontribusi yang positif untuk sosial ekonomi masyarakat dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan. Hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh 2016 mengenai total penduduk miskin di Aceh yang mencapai 851.590 orang (17,08%) dari total penduduk Aceh yang berjumlah 5.002.000 orang.

Kondisi ini perlu segera ditangani dengan mengambil beberapa terobosan strategis seperti penguatan regulasi, penguatan sumber daya manusia (SDM) pengelola wakaf, dan mengembangkan wakaf melalui proyek percontohan.

Penguatan regulasi
Tata kelola wakaf di Aceh selama ini diatur berdasarkan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. UU Wakaf yang terdiri dari 11 Bab dan 71 Pasal itu, sebenarnya sudah cukup komprehensif untuk mengatur tata kelola wakaf di Indonesia. Misalnya saja Pasal 15 UU ini yang mengatur tentang Harta Benda Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Luasnya cakupan jenis harta benda yang boleh diwakafkan ini merupakan peluang besar guna mengembangkan berbagai wakaf produktif untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umat.

UU ini juga mengamahkan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dalam Pasal 49 ayat (1) BWI, antara lain; memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Sayang sekali dalam UU ini sama sekali tidak mengatur mengenai pendataan aset wakaf. Pasal 32 hingga Pasal 39 hanya mengatur tentang pendaftaran dan pengumuman harta wakaf. Pendaftaran harta wakaf ini sangatlah berbeda dengan pendataan. Pendaftaran hanyalah dilakukan semata-mata berdasarkan informasi yang diberikan oleh Nazir wakaf kepada petugas yang berwenang atau dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sedangkan pendataan dilakukan dengan mengajukan berbagai pertanyaan investigatif untuk mengetahui aset wakaf baik yang didaftarkan ataupun tidak.

Pendataan akan bermuara kepada adanya gambaran yang jelas tentang macam bentuk aset wakaf, nilai, pendapatan dari aset itu, potensi dan kondisi finansial harta benda wakaf. Pendataan ini nantinya akan melahirkan suatu pangkalan data tentang harta benda wakaf yang sangat penting untuk dapat menetapkan skala prioritas aset wakaf mana saja yang perlu dikembangkan terlebih dulu.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help