Komisi B Dewan Pidie Jaya Desak Dana Gampong Diawasi Secara Ketat

Sehubungan dengan hal tersebut, maka terungkap empat kendala yang terjadi dalam pengelolaan dana gampong selama ini.

Komisi B Dewan Pidie Jaya Desak Dana Gampong Diawasi Secara Ketat
Foto Ilustrasi - Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Timur yang dipimpin Kasi Pidsus Helmi A Azis SH, saat hendak memasukan Keuchik Gampong Keude, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur, T Sufri Munawar, ke dalam rumah tahanan negara kelas II B Kajhu, Banda Aceh, Sabtu (4/3). T Sufri Munawar ditahan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana Gampong Keude, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur, tahun anggaran 2015. 

Laporan Idris Ismail | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM,MEUREUDU - Komisi B DPRK setempat mendesak agar Badan Pemberdayaan Masyarakt (BPM) setempat untuk mengawasi secara ketat plus menyertakan petugas pendampingan.

Ini menindaklanjuti Peraturan Bupati (Perbub) Pidie Jaya (Pijay) nomor 7 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Dana Gampong (DG).

Ketua Komisi B, H Heri Ahmadi, bersama wakil ketua, Nazaruddin Ismail SPdI, serta tiga anggota, ‎Fauzi, Bakhtiar‎, dan Usman A Jalil kepada Serambinews.com, Minggu (10/9/2017) mengatakan, ‎ ‎atas permintaan pengawasan dana ADG dan DG ini.

Pihak Komisi B sudah memanggil Kepala BPM, Drs Abdul Syakur MSi untuk mengkaji rapat kerja sebagai upaya memcari solusi agar penggunaan dana gampong digunakan lebih tepat sasaran dan tidak terjerat dengan permasalahan hukum di kemudian hari.

Baca: Api Kejutkan Penghuni Rumah di Pidie Jaya Saat Subuh, Mereka Lari, Pemadam Tiba Satu Jam Kemudian

"Karena kita ketahui sekarang ini, bahwa banyak keluhan masayarakat gampong dan bahkan aparatur gampong sendiri yang pesimis terhadap program dan kegiatan di gampong yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Bahkan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip swakelola yang dapat mensejahterakan masyarakat," kata Heri Ahmadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka terungkap empat kendala yang terjadi dalam pengelolaan dana gampong selama ini.

Seperti halnya, kurang aktif dan mengerti pendamping dana gampong yang sudah diperuntukkan oleh provinsi dan pusat.

Kemudian tidak adanya pengawasan dari Tuha Peut Gampong (TPG) yang lebih ketat.

Halaman
12
Penulis: Idris Ismail
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved