SerambiIndonesia/

Pidie dan Pijay Raih WTP

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie dan Pidie Jaya meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian

Pidie dan Pijay Raih WTP
SERAMBINEWS.COM/IDRIS ISMAIL
Bupati Pidie Jaya, H Aiyub Abbas (kiri) bersama Ketua DPRK, Armia Harun (kanan) memperlihatkan piagam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang turut di dampingi oleh Kepala BKP RI perwakilan Aceh, Isman Rudy (tengah), Jumat (8/9/2017) petang. 

SIGLI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie dan Pidie Jaya meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.

Piagam opini WTP itu diserahkan Ketua BPK RI Perwakilan Aceh, Isman Rudy, diterima Bupati Pidie, Roni Ahmad yang kerap disapa Abusyik, di Kantor BPK-RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Jumat (8/9). Proses penyerahan WTP turut disaksikan Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud ST dan Ketua DPRK Pidie, Muhammad AR.

Sementara, untuk Kabupaten Pijay, diterima Bupati H Aiyub Abbas, disaksikan Wakil Bupati H Said Mulyadi SE MSI, Ketua DPRK Armiya Harun, dan jajaran Pemkab Pijay.

“BPK mengapresiasi Pemkab Pidie yang mampu mempertahankan opini WTP dari tahun sebelumnya. Opini WTP ini diberikan atas dasar penilaian profesional, yang merupakan bagian dari upaya bersma mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang lebih baik,” ujar Isman Rudy.

Kabag Humas dan Protokol Setdakab Pidie, Safrizal SSTP MEc Dev, Minggu (10/9) menjelaskan, opini WTP juga diraih Pemkab pada LKPD tahun 2015. Artinya, Pemkab Pidie dua tahun berturut-turut menerima opini WTP dari BPK-RI.

Sementara untuk Pijay, opini WTP ini merupakan yang ketiga kali. “Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, Kabupaten Pidie Jaya menerima opini WTP dari BPK RI Perwakilan Aceh untuk ketiga kalinya,” ungkap Bupati Pijay, H Aiyub Abbas, Minggu (10/9).

Ketua DPRK Pidie, Muhammad AR, mengakui tidak mudah memperoleh predikat WTP karena adanya sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dan diperhatikan sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Juga Pemendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual kabupaten/kota.

“WTP yang berhasil diraih dalam dua tahun ini merupakan kerja keras semua pihak, dan menunjukkan bahwa tata kelola keuangan dan pemerintahan di Kabupaten Pidie telah mengarah pada penerapan asas transparan, akuntabel, bersih, dan tertib administrasi,” ujarnya.

Bupati Pijay, H Aiyub Abbas juga mengatakan hal yang sama. Yaitu WTP ini bisa diraih atas kerja sama dan kerja keras seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). “Serta dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang telah memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan impian yang selama ini diidamkan,” ujarnya.(naz/c43)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help