SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Akselerasi Dana Desa

PERSOALAN dana desa cukup hangat akhir-akhir ini. Sejak diberlakukan implementasi kebijakan alokasi dana desa

Akselerasi Dana Desa

Oleh Ar-Royyan Ramly

PERSOALAN dana desa cukup hangat akhir-akhir ini. Sejak diberlakukan implementasi kebijakan alokasi dana desa yang diperuntukkan kepada desa-desa di seluruh Indonesia, tentu telah mengalami peningkatan dari segi pembangunan dan infrastruktur. Hal ini merupakan sebuah kemajuan yang dialami oleh desa dan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki fasilitas pelayanan yang memadai, sekarang menjadi lebih mudah dengan mandapatkan akses pelayanan dengan adanya pembagunan infrastruktur.

Sesuai dengan filososi dana desa meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa melalui peningkatan pembangunan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan antarpembangunan desa, dan memperkuat masyarakat sebagai sebagai subjek pembangunan desa. Kalau kita perhatikan saat ini penggunaan dana desa masih berada pada dua fase yaitu fase pembangunan dan fase pemberdayaan, pada fase pembangunan ini telah ditempuh sejak 2015 sampai sekarang. Hal ini bisa dilihat dari tingginya tingkat pertumbuhan infrastruktur yang ada di gampong-gampong, seperti pembangunan kantor desa, perbaikan drainase, dan renovasi rumah ibadah.

Pemerintahan gampong
Ada tiga hal utama dalam fase pembangunan yang dapat menjadi misi pemerintahan gampong dalam pembangunan, yaitu: Pertama, meningkatkan kualitas hidup manusia; Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, dan; Ketiga, menanggulangi kemiskinan. Kemudian pada fase pemberdayaan sudah seharusnya diutamakan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong.

Hal ini sesuai dengan filosofi pembangunan desa seperti diamanatkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap kegiatan dan program yang disusun oleh pemerintah gampong melalui Musrenbang dan dituangkan dalam APBG, semestinya diarahkan dalam dua hal, yaitu pembangunan gampong dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga pemerintah gampong saat ini memiliki kewenangan atau otonomi dalam mengatur pemerintahan gampongnya sendiri.

Mengingat jumlah dana desa yang cukup besar yang berasal dari dua sumber utama, yaitu dari pemerintah pusat, menurut PP No.22 Tahun 2015 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, yaitu paling sedikit 10% pada 2017. Sumber terbesar kedua berasal dari kabupaten/kota sebesar 30-35% yang merupakan dana perimbangan kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK. Maka sumber yang paling besar itu diperoleh dari pemerintah pusat yang disebut sebagai dana desa yang diberikan secara bertahap, dan kedua share dari kabupaten/kota yang disebut dengan Alokasi Dana Gampong (ADG).

Dana desa sepenuhnya digunakan untuk pembangunan gampong, sedangkan biaya operasional desa dan upah/jerih aparatur pemerintahan gampong berasal dari ADG. Dari data Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), sebesar 84% dana desa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan, sebanyak 6,5% untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sisanya untuk kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan (KOMPAK, 2017). Walaupun pembangungan infrastruktur juga berkonstribusi dalam pengurangan kemiskinan, tapi masih kecil dampaknya, karena kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang tidak saja disebabkan faktor ekonomi, juga akses pelayanan dasar yang tidak terpenuhi.

Dari data di atas menunjukkan percepatan pembangunan desa yang diharapkan belum begitu berdampak besar bagi masyarakat baik secara ekonomi, dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong. Namun perlu kita apresiasi bahwa tidak semua penggunaan dana desa tidak bermanfaat.

Jelas bahwa sejak dua tahun terakhir pemerintah menargetkan pembangunan desa dalam bentuk fisik atau infrastruktur tujuannya ialah tidak lain untuk peningkatan akses layanan bagi masyarakat gampong, dengan tersedianya kantor desa masyarakat akan lebih mudah memperoleh informasi dan penyelesaian persoalan yang dialami masyarakat.

Di samping itu perlu diingat bahwa dana desa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemberdayaan mayasarakat guna menciptakan masyarakat yang kuat dan mandiri secara ekonomi. Perlu peran pemerintah gampong yang sangat besar tentunya dalam pemberdayaan masyarakat, dan juga partisipasi masyarakat itu sendiri dalam mendukung program dan kegiatan gampong.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help