SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Dana Desa ‘Meuhambo’

TAHUN 2017 ini adalah tahun ke-3 dana desa dikucurkan. Sejak dimulai pengucurannya pada 2014

Dana Desa ‘Meuhambo’
SERAMBINEWS.COM/ASNAWI LUWI
Pemuda Aceh Tenggara berunjuk rasa ke Kantor DPRK Agara, Kamis (7/9/2017), mendesak pemerintah mengaudit dana desa Kecamatan Leuser dan Babul 

Oleh Muktasim Jailani

TAHUN 2017 ini adalah tahun ke-3 dana desa dikucurkan. Sejak dimulai pengucurannya pada 2014 lalu (berdasarkan UU No.6 Tahun 2014), jumlah dana desa dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Program ini dimaksudkan supaya masyarakat desa dapat mengelola sendiri dana yang ada untuk kemaslahatan dan kemakmuran warga desanya. Dengan dana desa dapat membangkitkan ekonomi masyarakat desa. Bukan untuk “mengenyangkan” atau kepentingan politik pihak-pihak tertentu di desa.

Dana desa diharapkan dikelola secara transparan dan akuntabel. Sebelum dana desa dialokasikan dan digunakan untuk suatu kegiatan, tahap awal tentu pelaksana teknis dan keuchik, serta perangkat gampong meng-input informasi dan usulan dari masyarakat. Hasil input informasi dan usulan ini, dimusyarawahkan dengan melihat plus-minus, kemaslahatan dan kebermanfaatan, juga keadilan dan kebutuhan. Dengan pembahasan yang “ramah” tentu menghasilkan kegiatan yang jadi proritas sesuai dengan plot anggaran.

Setelah pembahasaan Raqan Gampong, sah menjadi Qanun Gampong dan dapat menggunakan dana itu untuk mendanai kegiatan-kegiatan gampong. Selanjutnya, siapa yang membahas semuanya ini, apakah hanya keuchik, perangkat gampong, dan pelaksana teknis dan diadakan secara eksklusif dan tertutup? Tentu tidak, masyarakat tentu harus dilibatkan dan diadakan secara terbuka dan transparan. Jika memang tidak semua masyarakat dilibatkan, karena banyak dan luasnya gampong, tentu representasi masyarakat harus ada, tokoh agama, tokoh adat, kelompok tani, unsur wanita, praktisi agama, praktisi pendidikan, praktisi kesehatan, pemuda dan para warga wakil duson.

Regulasi dana desa
Dari sisi regulasi, secara umum penggunaan dana desa harus mengacu pada norma hukun yang ada, dimulai dari UU No.6 Tahun 2014 dan turunannya berupa PP No.8 Tahun 2016 dan PMK No.49/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Di samping itu ada juga Permendes No.1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa; No.2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa; No.3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes; dan No.21 Tahun 2015 jo. No.8 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

Meskipun demikian, tetap saja ada pihak-pihak di desa yang mencoba membuat “regulasi” sendiri dengan menafikan regulasi yang ada, yang ujung-ujungnya terjadi penyimpangan atau kesimpangsiuran teknis penggunaannya. Hasil observasi partisipan, misalnya, ada beberapa desa yang kegiatan sebelumnya tak pernah wujud menjadi kenyataan. Namun, tak bisa dipungkiri juga, banyak hal yang masih mengganjal dan menjadi sorotan masyarakat. Jika pun tidak terjadi hal-hal yang merugikan dan menjadikannya meuhambo (berhamburan, berserakan). Namun secara normatif sudah melanggar dalam pelaksanaannya dan perlu adanya pengawasan yang lebih ketat demi perbaikan.

Persoalan-persoalan yang muncul dalam diskusi keudee kupi, antara lain berkaitan dengan pihak yang paling bertanggung jawab, yakni keuchik dan perangkatnya, serta pelaksana teknis dana desa. Dapat kita lihat dalam pengganggaran awal, misalnya, tidak transparan dan tida ada musyawarah yang melibatkan seluruh elemen gampong. Masyarakat hanya menjadi “penonton” tanpa tontonan. Sisi lain, yang menjadi anggota pelaksanan teknis hanya dikuasi oleh satu kelompok saja yang memiliki afiliasi dengan partai politik tertentu. Jika tidak mau kerja sama, tentu ada risiko-risiko negatif yang harus diterimanya.

Apakah masyarakat yang menjadi warga gampong diam dengan kondisi tersebut? Tentu tidak. Banyak diskusi keudee kupi yang dibangun untuk membicarakan dana desa yang patut keketahuinya. Mungkin saja diskusi-diskusi ini terus ada dan menjadi “bom waktu” bagi desanya. Bagi pengelola terutama keuchik dan tim teknis, apakah tidak tahu atau tidak mau tahu dengan apa yang dikeluhkan warga gampongnya? Padahal, jika dana dikelola secara transparan dapat dilakukan pada musyawarah awal untuk menyerap aspirasi dan ide masyarakat, juga ada perwakilan yang diikutkan, sehingga menjadi representasi warga yang lain.

Gambaran di atas baru pada tahap awal, belum lagi dalam pembahasan dan pertanggujawabannya. Untuk Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) 2015 lalu, misalnya, ada desa-desa yang LPJ-nya molor sampai bulan Mei. Jika demikian halnya, maka untuk 2016 hampir bisa dikatakan tidak ada pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hanya pertanggungjawaban yang sifatnya keudroe-droe (untuk diri sendiri), tanpa melibatkan warga yang menjadi representasi masyarakat secara umum.

Di samping itu, jenis-jenis kegaiatan yang dianggarkan banyak yang cenderung diadakan. Contohnya untuk kegiatan pemberdayaan BUMG pada 2016, di mana anggaraannya lebih dari Rp 10 juta. Kegiatan ini terkesan fiktif, soalnya BUMG yang belum pernah wujud bentuknya, bagaimana diberdayakan. Jika bukan untuk memberdayakan dalam arti “mengenyangkan” yang memberi usulan itu, terus apalagi? Tak boleh dibantah dan ditolak. Ditanyakan saja akan menjadi persoalan tersendiri. Begitulah seterusnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help