SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Menyoal Kenaikan Dana Parpol

PEMERINTAH telah memutuskan untuk menaikkan dana bantuan bagi partai politik (parpol)

Menyoal Kenaikan Dana Parpol

Oleh Wais Alqarni

PEMERINTAH telah memutuskan untuk menaikkan dana bantuan bagi partai politik (parpol). Dari dana awal yang didapatkan oleh parpol berdasarkan perolehan suara pada Pemilu 2014 lalu adalah sebesar Rp 108 per suara sah. Namun dengan rampungnya revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, jumlah dana yang akan diterima oleh masing-masing partai meningkat tajam, yaitu hampir 10 kali lipat dengan besaran Rp 1.000 per suara sah.

Praktis, hal tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Karena wacana kenaikan dana Parpol yang mencapai 10 kali lipat itu diutarakan saat negara sedang mengalami defisit dalam RAPBN 2018 yang sudah di atas Rp 326 triliun. Walaupun demikian, pemerintah mengklaim jika kenaikan bantuan dana itu sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap parpol, yang anggarannya selama ini dinilai belum mencukupi.

Memang benar, jika anggaran yang ada selama ini masih belum mencukupi kebutuhan parpol di Indonesia. Kita bisa melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Veri Junaidi dkk (2011) menunjukkan adanya parpol di Indonesia yang menghabiskan dana Rp 51,2 miliar per tahun. Padahal, bantuan keuangan yang diterima oleh parpol yang meraih suara terbanyak pun tidak mencapai Rp 3 miliar per tahun.

Penggunaan dana
Adapun penggunaan dana oleh parpol selama satu tahun adalah untuk operasional sekretariat ditambah dengan sewa kantor sebesar Rp 1,4 miliar, untuk konsolidasi organisasi termasuk di dalamnya biaya kongres atau munas atau muktamar dikeluarkan sebesar Rp 8,2 miliar, biaya untuk pendidikan politik dan kaderisasi anggota sebesar Rp 33,7 miliar, ditambah lagi biaya unjuk publik yang di dalamnya meliputi survei, iklan di media massa, perayaan ulang tahun, bakti sosial, dan seminar sebesar Rp 500 juta, dan dana untuk perjalanan dinas ketua umum beserta jajaran pengurusnya Rp 1,2 miliar.

Dari dana kebutuhan parpol di atas, penulis melihat bahwa jumlah tersebut sangatlah besar untuk sekadar melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya masih dapat disederhanakan. Dengan kata lain, parpol harus melakukan penghematan. Untuk biaya operasional misalnya, parpol dapat melakukan penghematan dengan sewa kantor yang tidak terlalu mewah, tetapi masih aman untuk di tempati. Kemudian pada saat munas atau kongres atau muktamar, parpol dapat menghemat anggaran pada aspek akomodasi dan konsumsi.

Untuk tempat penginapan misalnya, bisa saja mencari penginapan yang lebih sederhana, namun tetap nyaman untuk ditempati. Lagi pula berdasarkan pengalaman penulis, semewah apapun hotel yang digunakan ketika berkegiatan, kita tidak akan pernah dapat tidur nyenyak sebagaimana yang dianjurkan NSF (National Sleep Foundation) (NSF) Amerika, yaitu minimal 7-9 jam perhari untuk usia 18-65 tahun. Yakin dan percayalah, yang kita butuhkan ketika berkegiatan tersebut hanyalah peureubah droe (menidurkan diri) dan peutupat rung (meluruskan badan) untuk 3-4 jam saja, sekadar mampu untuk berkegiatan esok hari.

Dengan melakukan penghematan tersebut, setidaknya parpol di Indonesia tidak sedang berada dalam kiasan “besar pasak dari pada tiang”. Artinya, dana yang dikeluarkan parpol lebih besar dari pada dana yang didapatkannya.

Melihat gelagat pemerintah dalam hal bantuan pendanaan untuk parpol, penulis haqqul yakin dalam waktu dekat presiden akan segera meneken revisi PP No.5 Tahun 2009 itu. Ketika revisi tersebut sudah menjadi payung hukum, maka dengan otomatis 12 parpol peserta Pemilu 2014 yang lalu akan mendapatkan suntikan dana yang sangat fantastis, yaitu Rp 124,92 miliar per tahun, dari yang sebelumnya hanya dikisaran Rp 13,42 miliar. Hal tersebut menunjukkan adanya selisih dana sebelum dan sesudah dinaikkan mencapai Rp 111,5 miliar.

Sesuai peruntukan
Oleh karena itu, supaya bantuan keuangan yang diberikan tersebut sesuai peruntukan dan tujuannya, maka pemerintah perlu melakukan beberapa langkah: Pertama, adanya azas transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana tersebut. Hal ini sangat penting untuk dilakukan supaya bantuan dana yang diberikan tersebut tidak disalahgunakan oleh pengurus parpol. Karena selama ini, azas-azas tersebut sangat jarang dipraktikkan dalam mengelola dana parpol, sehingga yang kemudian terjadi adalah penyelewengan, seperti korupsi.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help