SerambiIndonesia/

DRKA Bahas Draf Perjanjian Kerja Sama Data Kependudukan

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) Kamis dan Jumat (14-15/9), melaksanakan Kegiatan Tata Cara Pemanfaatan Data

DRKA Bahas Draf Perjanjian Kerja Sama Data Kependudukan
Serambi Indonesia

BANDA ACEH - Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) Kamis dan Jumat (14-15/9), melaksanakan Kegiatan Tata Cara Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan untuk Pelayanan Publik dan Pembahasan Draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) Data Kependudukan kepada jajaran Pemkab/Kota se-Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Kedua kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Sulthan International Banda Aceh.

Peserta Kab/Kota terdiri atas Direktur RSUD, Kabag Hukum dan Kabid Pemanfaatan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan lingkup Disdukcapil dan dilaksanakan Kamis (14/9). Sementara Tingkat SKPA dilaksanakan Jumat (15/9).

Menurut Kadis DRKA Drs Umar Dhani MSi, kegiatan ini menjadi sangat penting karena salah satu visi-misi Gubernur Aceh 2017 - 2022 adalah melayani publik Jaminan Kesehatan Aceh Plus (JKA Plus) bagi masyarakat Aceh. Pihak RSU maupun jajaran Dinkes akan memanfaatkan data kependudukan secara akurat untuk memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Untuk itu, tambah Umar, DRKA sedang melakukan pendorongan agar dalam 100 hari kerja Gubernur, JKA Plua dapat dinikmati oleh masyarakat dan perlu adanya PKS dengan pihak pengguna data kependudukan. “Untuk itu kami fokus mengundang para direktur RSU,” tambah Umar.

Sesuai Permendagri No 61 Thn 2015, kata Umar Dhani, setiap lembaga pengguna data kependudukan (stake-holders), sebelum pemanfaatan data kependudukan, mesti adanya perjanjian kerja sama (PKS) dengan jajaran Dukcapil.

Kehadiran para Kabag Hukum menjadi penting untuk meneliti naskah PKS sebelum ditandatangani para pihak yang bekerja sama. Ketua Panitia Drs Nurdin F Joes MM yang juga Kabid Kelembagaan DRKA mengatakan, kegiatan tingkat Kabupaten/Kota diikuti 57 orang dan tingkat SKPA 72 orang.

Di samping lingkup rumah sakit dan kesehatan, data kependudukan dapat dimanfaatkan oleh lembaga lain guna pelayanan publik seperti pendidikan, sosial, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, penegakan demokrasi, dan sebagainya. “Untuk itu maka peserta yang diundang dari berbagai SKPA lingkup Pemerintah Aceh,” tambah F Joes sebagai Ketua Panitia. (sak)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help