SerambiIndonesia/

Gugatan Komisioner KIP Diprediksi Kandas

Gugatan judicial review (uji materi) terhadap UU Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Gugatan Komisioner KIP Diprediksi Kandas

* Keputusan KIP Aceh Sudah Benar

 BANDA ACEH - Gugatan judicial review (uji materi) terhadap UU Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh dua komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Hendra Fauzi dan Robby Syaputra, diprediksi bakal kandas.

Prediksi tersebut disampaikan Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada, dalam keterangan tertulisnya kepada Serambi, Jumat (15/9) malam.

Prediksinya itu cukup beralasan, sebab menurut dia, yang berkaitan langsung atas dicabutnya dua pasal UUPA melalui UU Pemilu adalah kelembagaan, bukan personal. Karena itulah, Hakim Panel MK saat menerima berkas gugatan dua Anggota DPRA, Kautsar dan Tiyong, sempat mempertanyakan mengapa bukan lembaga yang menggugat.

Aryos menegaskan, gugatan personal warga dengan gugatan secara kelembagaan negara adalah dua dimensi yang berbeda.

“Jadi kuncinya, jika perkara ini mau disidangkan, maka lembaga KIP yang menggugat, kalau person pasti ditolak, karena ini menyangkut kelembagaan. KPU RI kemarin kan ketika uji materi gugat secara kelembagaan, bukan personal,” tukasnya.

Meski demikian, Aryos mengapresiasi upaya yang dilakukan dua komisioner KIP tersebut, dan itu sah-sah saja dilakukan dalam kapasitas personal Komisioner KIP Aceh. Terlebih apabila penerapan UU Pemilu tersebut merugikan hak konstitusionalnya secara langsung.

Ia juga mengapresiasi sikap KIP Aceh yang secara kelembagaan tidak ikut-ikutan latah menggugat. Apa yang disampaikan Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi, bahwa KIP tidak memiliki kewenangan mengajukan judicial review karena tidak dibenarkan untuk menafsirkan undang-undang, menurut Aryos sudah benar. Karena secara tupoksi, KIP Aceh hanya berwenang untuk menyelenggara pemilu.

“Kedudukan hukum lembaga diatur jelas dalam UUPA, bahwa KIP Aceh satu kesatuan dengan KPU RI sebagaimana tertuang dalam  dalam Pasal 1 ayat (12) UUPA. Ini bisa dilihat dari manajemen penyelenggaraan, aturan pelaksana, hingga anggaran, dan komposisi kesekretariatan, semua tunduk pada KPU Pusat. Jadi sangat tidak rasional apabila KIP Aceh menggugat kedudukannya sendiri,” ujar Aryos.

Selain bertentangan dengan UUPA, kata Aryos KIP Aceh bisa saja diadukan ke DKPP karena melakukan pelanggaran kode etik. Gugatan akan mengindikasikan bahwa KIP tidak mau tunduk dan patuh pada ketentuan undang undang yang mengamanatkan kelembagaan KIP Aceh, yang hirarki dan satu kesatuan dengan KPU RI.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help