Mahkamah Konstitusi Terima 7 Alat Bukti Judicial Review UU Pemilu yang Diajukan Kautsar dan Tiyong

Sidang pengesahan alat bukti itu berlangsung di ruang sidang utama MK, Jakarta, Senin (18/9/2017) siang.

Mahkamah Konstitusi Terima 7 Alat Bukti Judicial Review UU Pemilu yang Diajukan Kautsar dan Tiyong
KOMPAS.COM
Kantor Mahkamah Konstitusi 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SEEAMBINEWS.COM, JAKARTA - Hakim panel Mahkamah Konstitusi (MK) sahkan tujuh alat bukti yang diajukan dua anggota DPR Aceh, melengkapi permohonan judicial review terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sidang pengesahan alat bukti itu berlangsung di ruang sidang utama MK, Jakarta, Senin (18/9/2017) siang.

Permohonan judicial review diajukan Kautsar, dari Partai Aceh (PA) dan Samsul Bahri bin Amiren yang akrab disapa Tiyong dari Partai Nanggroe Aceh (PNA).

Keduanya didampingi kuasa hukum Kamaruddin, SH, dan Maulana Ridha.

(Baca: Kautsar dari PA dan Tiong dari PNA Ajukan Judicial Review Terkait UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi)

Materi permohonan atau gugatan terkait dengan dibatalkannya dua pasal UUPA oleh UU Pemilu atau UU No 7 Tahun 2017.

Kedua pasal tersebut adalah Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA. Pasal itu mengatur tentang Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Aceh dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

(Baca: Dua Anggota KIP Aceh Daftarkan Gugatan Judicial Review UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi)

Tujuh alat bukti yang disahkan itu meliputi UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), MoU Helsinki, dua kartu tanda penduduk (KTP) kedua pemohon, dan dua kartu tanda anggota (KTA) kedua pemohon.

"Dengan demikian tujuh alat bukti disahkan," kata Hakim i Dewa Gede Palguna yang memimpin sidang.(*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved