UU Pemilu

Judicial Review UU Pemilu - Pembuat UU Akan Beri Jawaban Mengapa Mencabut Kekhususan Aceh

Ia menyebutkan, UU Pemilu dibuat bersama oleh Pemerintah dan DPR RI. "Maka kita ingin mendengar apa alasan mencabut pasal UUPA," kata Kamaruddin.

Judicial Review UU Pemilu - Pembuat UU Akan Beri Jawaban Mengapa Mencabut Kekhususan Aceh
KOMPAS.COM
Kantor Mahkamah Konstitusi 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (25/8/2017), kembali menggelar sidang Judicial Review UU Pemilu yang diajukan dua anggota DPR Aceh, Kautsar dan Samsul Bahri bin Amiren aliasTiyong.

Agenda sidang mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR RI yang membuat Undang-Undang Pemilu atau UU No 7 Tahun 2017.

UU ini telah 'mematikan' dua pasal UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau lazim disebut UUPA.

Dua pasal dimaksud adalah Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang mengatur tentang Komisi Pemilihan Independen (KIP) Aceh dan Panitia Pengawas Pemilih Aceh (Panwaslih) Aceh, dua lembaga yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Pemilukada dan pengawas pemilih Pemilukada.

(Baca: Kautsar dari PA dan Tiong dari PNA Ajukan Judicial Review Terkait UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi)

Kuasa hukum pemohon, Kamaruddin SH, menjelaskan sidang ini sudah menyentuh pokok perkara, dan karenanya sangat penting diketahui.

(Baca: Dianggap Memangkas Kekhususan Aceh, Banleg DPR Aceh Protes Pengesahan RUU Pemilu)

Ia menyebutkan, UU Pemilu dibuat bersama oleh Pemerintah dan DPR RI.

"Maka kita ingin mendengar apa alasan mencabut pasal UUPA," kata Kamaruddin.

Jalannya sidang bisa diikuti secara langsung melalui fasilitas 'teleconference' di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan Fakultas Hukum Universitas Malikulsaleh Lhokseumawe.(*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help