Kuasa Hukum Kautsar dan Tiyong Datangi Panitera MK, Mencari Berkas Penting Ini 

Rakyat Aceh menginginkan seluruh proses pencabutan dua Pasal dalam UUPA untuk di buka ke publik. Supaya jelas. 

Kuasa Hukum Kautsar dan Tiyong Datangi Panitera MK, Mencari Berkas Penting Ini 
Samsul Bahri Bin Amiren alias Tiong (dua dari kanan) dan Kautsar (dua dari kiri) didampingi kuasa hukumnya, Kamaruddin SH mendaftarkan permohonan judicial review UU Pemilu ke MK, Jakarta, Selasa (22/8/2017). IST 

Laporan Fikar W.Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kamaruddin, SH, kuasa hukum pemohon judicial review, anggota DPR Aceh, Kautsar dan Samsul Bahri bin Amiren alias Tiyong, Rabu (27/9/2017), mendatangi Panitera Mahkamah Konstitusi (MK).

Tujuannya untuk meminta dan mempelajari berkas  keterangan Pemerintah yang sudah disampaikan ke MK.

"Salah satu yang paling penting adalah dokumen dan bukti keterangan Pemerintah terkait penyusunan dan pencabutan dua pasal UUPA," kata Kamaruddin.

Dalam sidang Judicial Review di Gedung MK, Senin (25/9/2017) lalu.

Baca: Gugat UU Pemillu,Kautsar Sebut Dirinya dan Tiyong Seperti Abu Nawas

Pemerintah mengutus Mendagri Tjahjo Kumolo memberi penjelasan di hadapan majelis, dan  menyerahkan alat bukti serta risalah sidang penyusunan UU Pemilu atau UU No 7 Tahun 2017.

Pasal 571 UU Pemilu mencabut dua pasal UUPA atau UU. No 11 Tahun 2006, yaitu Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) yang mengatur tentang KIP Aceh dan Panwaslih Aceh.

Menurut Kamaruddin, dalam dokumen dan risalah sidang penyusunan UU Pemilu, pasti tercatat bagaimana proses pencabutan dua UUPA itu dan dengan siapa konsultasi dilakukan.

"Ini penting dilakukan guna membongkar seluruh konspirasi jahat menghapuskan kekhususan Aceh. Kami ingin tahu pihak-pihak mana saja yang terlibat terhadap penghapusan dua pasal dalam UUPA," tukas Kamaruddin, SH.

Ia menduga  banyak pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Baca: Mahkamah Konstitusi Terima 7 Alat Bukti Judicial Review UU Pemilu yang Diajukan Kautsar dan Tiyong

Sebab kata Kamaruddin, dari hasil keterangan di depan persidangan MK,  sangatlah jelas bahwa dua  Pasal dalam UUPA dihapus dengan cara sangat sistematis,  terstruktur dan melibatkan banyak pihak.

"Rakyat Aceh menginginkan seluruh proses pencabutan dua Pasal dalam UUPA untuk di buka ke publik. Supaya jelas.  Karena selama ini isu UUPA di pakai oleh Pihak-pihak tertentu hanya untuk kepentingan politik sesaat. Kita menginginkan UUPA dapat membawa kesejahteraan buat rakyat Aceh.  Bukan komoditas politik," demikian Kamaruddin.(*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help