SerambiIndonesia/

BPS Luncurkan Buku Aceh Dalam Angka

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh meluncurkan buku “Provinsi Aceh Dalam Angka 2017

BPS Luncurkan Buku Aceh Dalam Angka

BANDA ACEH - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh meluncurkan buku “Provinsi Aceh Dalam Angka 2017”, di Aula BPS Aceh, Banda Aceh, Kamis (28/9). Peluncuran buku yang berguna sebagai rujukan bagi para peneliti dan analisis ini dilakukan oleh Kepala BPS Aceh, Wahyudin MM dan Kepala Bappeda Aceh, Azhari SE MSi yang selanjutnya dirangkai dengan seminar hari statistik nasional 2017.

Dalam seminar itu menghadirkan pemateri Kepala BPS Aceh, Kepala Bappeda Aceh, dan Ketua Pokja Advokasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), M Arif Tasrif ST MSi dengan moderator Saiful Mahdi SSi MSc PhD.

Kepala BPS Aceh, Wahyudin dalam materinya menyampaikan statistik berguna sebagai dasar suatu perencanaan, alat kontrol terhadap implementasi perencanaan, dan dasar evaluasi terhadap hasil kerja akhir. “Data yang berkualitas sangat berguna untuk perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi,” ujarnya.

Data dan informasi yang disajikan pada buku Aceh dalam angka yaitu berkaitan dengan geografi dan iklim, pemerintahan, kependudukan dan ketenagakerjaan, sosial, pertanian, industri, pertambangan, energi dan konstruksi, perdagangan, hptel dan pariwisata, transportasi dan komunikasi, keuangan daerah dan harga, pengeluaran penduduk dan konsumsi makanan, pendapatan regional, dan perbandingan revolusi.

Kepala Bappeda Aceh, Azhari menyampaikan profil pembangunan Aceh atau dulunya dikenal sebagai Aceh dalam Angka merupakan hasil kerja sama Bappeda Aceh dan BPS dalam penyediaan data yang dibutuhkan untuk proses perencanaan, dan evaluasi pembangunan yang telah dicapai.

Ia menyebutkan sepuluh prioritas Aceh dalam pembangunan provinsi ini yaitu penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pembangunan kedaulatan pangan, memperkecil disparitas antar wilayah, pembangunan industri dan pariwisata, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penguatan dinul islam, penataan reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian.

Sementara Ketua Pokja Advokasi TNP2K, M Arif Tasrif dalam materinya itu menyampaikan agenda utama dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu pertama desain program kebijakan diperbaiki. Kedua, meningkatkan ketepatan pelaksanaan program yaitu ketepatan bagi individu, keluarga, rumah tangga, dan penerima program. (una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help